JAKARTA, zonarilis.com – Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek yang tengah diwacanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, tim yang terdiri dari Johan Imanuel, Julius Simanjuntak, Jeremy Nathanael Hutapea, dan Daniel Matasik menilai kenaikan tarif berpotensi menghambat upaya peningkatan penggunaan transportasi umum oleh masyarakat.
Menurut mereka, tarif yang terjangkau selama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Karena itu, rencana penyesuaian tarif dinilai perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Tim Advokasi juga menyoroti alasan kenaikan tarif yang dikaitkan dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka berpendapat bahwa kenaikan harga BBM tidak secara otomatis mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum karena masih terdapat berbagai faktor lain yang memengaruhi pilihan moda transportasi.
Selain itu, mereka meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan kemanfaatan publik sebelum mengambil keputusan terkait tarif layanan transportasi massal tersebut.
Menurut Tim Advokasi, kebijakan tarif sebaiknya didasarkan pada kajian yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Mereka juga menilai kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat kenaikan sejumlah kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan.
Tim Advokasi turut menyoroti aspek subsidi transportasi publik. Mereka berharap pemerintah dapat memastikan pengelolaan subsidi dilakukan secara optimal sehingga tidak menambah beban masyarakat pengguna transportasi umum.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik menyatakan menolak rencana kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. Mereka juga menyampaikan akan menempuh langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku apabila kebijakan tersebut tetap direalisasikan.
“Transportasi publik harus tetap menjadi layanan yang mudah diakses dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar perwakilan Tim Advokasi. ***
