TARUTUNG – Polemik dugaan penyimpangan penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai sekitar Rp400 miliar di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) terus berkembang. Seiring bergulirnya proses hukum terhadap sebagian pelaksana proyek, berbagai kalangan kini mempertanyakan apakah penyelidikan akan berhenti pada level pejabat teknis atau berkembang hingga menelusuri proses pengambilan kebijakan yang melatarbelakangi penggunaan dana pinjaman tersebut.
Isu tersebut kembali mencuat setelah Ketua Umum Perkumpulan Pengawas Penyelenggara Negara (PPPN), Ganda Tampubolon, meminta Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut secara menyeluruh dugaan korupsi dana PEN, termasuk menelusuri pihak yang diduga memiliki peran strategis dalam penentuan program dan pelaksanaan proyek.
Menurutnya, besarnya nilai pinjaman daerah serta luasnya proyek yang dikerjakan membuat penyelidikan tidak cukup hanya berhenti pada pejabat pelaksana di lapangan.
Rangkaian Keputusan yang Dinilai Perlu Diuji
Dalam pandangan sejumlah pemerhati tata kelola pemerintahan, penggunaan dana PEN tidak hanya menyangkut aspek pelaksanaan proyek, tetapi juga proses perencanaan hingga penetapan prioritas pembangunan.
Pengajuan pinjaman ratusan miliar rupiah merupakan keputusan strategis yang melibatkan berbagai tahapan administrasi dan persetujuan. Oleh karena itu, apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka seluruh rangkaian proses dinilai perlu menjadi bagian dari penyelidikan aparat penegak hukum.
Hal itu pula yang menjadi dasar PPPN meminta agar penyidik tidak hanya memeriksa aspek teknis pekerjaan, melainkan juga menelusuri bagaimana proyek-proyek tersebut ditetapkan sejak awal.
Proyek Infrastruktur Menjadi Sorotan
Sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai dana PEN kini menjadi perhatian publik.
Beberapa di antaranya merupakan pembangunan jalan, peningkatan fasilitas umum, hingga proyek yang menurut PPPN dinilai kurang memiliki urgensi pada masa pandemi COVID-19.
Ganda Tampubolon menilai terdapat pekerjaan yang semestinya belum menjadi prioritas ketika sebagian besar anggaran pemerintah saat itu difokuskan untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Ia menilai kebijakan tersebut layak dievaluasi untuk mengetahui apakah penggunaan dana pinjaman benar-benar sesuai tujuan awal program PEN.
Pengadaan Barang dan Jasa Dipertanyakan
Selain persoalan penentuan proyek, mekanisme pengadaan barang dan jasa juga menjadi sorotan.
PPPN menduga terdapat pekerjaan yang tidak sepenuhnya melalui mekanisme persaingan terbuka sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan pemerintah.
Apabila dugaan tersebut terbukti, maka penyidik dinilai perlu mendalami apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur administrasi, maupun potensi kerugian negara.
Sejumlah pengamat menilai transparansi proses pengadaan menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur akuntabilitas penggunaan dana publik.
Pengembangan Penyidikan Dinilai Penting
Sebelumnya penyidik telah menetapkan oknum Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman bersama seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tersangka dalam salah satu proyek dana PEN yang diduga merugikan negara sekitar Rp4,8 miliar.
Namun bagi PPPN, penetapan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengembangkan penyidikan.
Mereka beranggapan proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah melibatkan proses birokrasi yang panjang sehingga diperlukan penelusuran terhadap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Ganda, penegakan hukum akan memperoleh kepercayaan publik apabila dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan jabatan seseorang.
Investigasi Lapangan Terus Dilakukan
PPPN mengaku telah melakukan survei lapangan di sejumlah lokasi proyek yang dibiayai dana PEN.
Hasil pengumpulan data tersebut, menurut mereka, akan menjadi bahan pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Selain menelusuri proyek infrastruktur, organisasi tersebut juga mengklaim mengumpulkan data mengenai dugaan persoalan aset dan pertanahan yang disebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah pejabat di daerah.
Seluruh data tersebut, kata Ganda, nantinya akan diserahkan kepada aparat sebagai bahan pendalaman.
Mantan Bupati Berikan Klarifikasi
Di tengah berkembangnya berbagai tudingan, mantan Bupati Tapanuli Utara, Drs. Nikson Nababan, menegaskan bahwa pengelolaan dana PEN telah melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Ia menyatakan proses pengajuan hingga penggunaan dana dilakukan dengan pendampingan hukum serta telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat.
Menurutnya, seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur sehingga tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak berdasar.
Publik Menanti Langkah Aparat
Kasus dugaan penyimpangan dana PEN kini menjadi salah satu perhatian masyarakat di Tapanuli Utara.
Besarnya nilai anggaran serta dampaknya terhadap keuangan daerah membuat publik berharap penyidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang kuat.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini berhak memberikan penjelasan serta pembelaan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perkembangan penyidikan berikutnya akan menjadi penentu apakah perkara tersebut berhenti pada pelaksana proyek atau berkembang hingga mengungkap keseluruhan proses pengambilan kebijakan dalam penggunaan dana PEN Kabupaten Tapanuli Utara.
