JAKARTA, Zonarilis.com – Mahasiswa Muda Transparansi (MMT) menyoroti beredarnya video yang diduga memperlihatkan pengambilan sisa bahan bakar solar dari truk dinas pengangkut sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Peristiwa yang viral di media sosial tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai dugaan pelanggaran individu, melainkan harus menjadi pintu masuk untuk mengaudit tata kelola armada dan pengelolaan aset publik secara menyeluruh.
Dalam keterangan resminya, MMT menilai bahwa apabila dugaan tersebut benar, maka terdapat persoalan serius terkait pengawasan aset daerah, pengendalian bahan bakar minyak (BBM), serta sistem pengawasan operasional kendaraan dinas.
Lebih jauh lagi, muncul pengakuan seorang mantan sopir yang mengklaim adanya persoalan pembebanan biaya operasional kepada pengemudi. Klaim tersebut masih perlu diverifikasi secara independen, namun cukup menjadi dasar bagi aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
MMT menegaskan bahwa dugaan penyimpangan di lingkungan pelayanan publik tidak boleh diselesaikan hanya dengan mencari “kambing hitam” di tingkat pelaksana. Jika benar terdapat praktik yang berlangsung berulang, maka perlu ditelusuri apakah terdapat kelemahan sistem pengawasan, SOP distribusi BBM, pencatatan penggunaan armada, hingga mekanisme pertanggungjawaban anggaran.
Sebagai organisasi yang konsisten mengawal transparansi anggaran publik, MMT mendorong Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan apabila ditemukan indikasi tindak pidana, Aparat Penegak Hukum untuk melakukan investigasi yang profesional, objektif, dan terbuka kepada masyarakat.
MMT juga mengingatkan bahwa pengelolaan kendaraan operasional pemerintah menggunakan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, setiap liter bahan bakar, biaya pemeliharaan kendaraan, hingga penggunaan aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, MMT meminta agar proses pemeriksaan tidak hanya berfokus pada video yang viral, tetapi juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap:
- Sistem distribusi dan pencatatan penggunaan BBM armada;
- Mekanisme pengawasan kendaraan operasional;
- Tata kelola biaya perawatan armada;
- Perlindungan bagi pegawai atau pengemudi yang memberikan informasi;
- Potensi kerugian keuangan daerah apabila ditemukan penyimpangan.
MMT berpandangan bahwa transparansi bukan sekadar menemukan siapa yang bersalah, tetapi juga memastikan akar persoalan dapat diperbaiki agar tidak terus berulang. Kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui keterbukaan informasi, penegakan aturan yang konsisten, serta keberanian mengevaluasi sistem yang bermasalah.
“Jika dugaan ini benar, maka yang harus dibenahi bukan hanya perilaku individu, tetapi juga sistem yang memungkinkan penyimpangan itu terjadi. Pemerintah harus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas anggota MMT. (ZF).
