JAKARTA, ZONARILIS.COM— Lembaga kajian publik Jakarta Barometer melayangkan kritik tajam terhadap kinerja dan pelayanan PT PAM JAYA (Perseroda). Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang memegang mandat penuh atas pengelolaan air minum di ibu kota, PAM JAYA dinilai masih gagal memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Direktur Eksekutif Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing, menyatakan bahwa persoalan yang melilit PAM JAYA tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, air bersih adalah hak asasi dan kebutuhan dasar warga yang pemenuhannya dijamin oleh negara, sehingga buruknya pelayanan publik di sektor ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak warga Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jim Lomen Sihombing di Jakarta pada Jumat (18/09/2026). Ia menilai air bersih adalah hajat hidup orang banyak dan kebutuhan fundamental warga. Sangat disayangkan jika BUMD sekelas PAM JAYA masih menyisakan banyak persoalan klasik mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas air yang kerap dikeluhkan, hingga respons layanan pengaduan yang lamban.
Lebih lanjut, Jakarta Barometer menyoroti wacana dan persiapan langkah korporasi PAM JAYA yang tengah didorong untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Di tengah ambisi korporasi untuk melantai di bursa saham, Jakarta Barometer mengingatkan agar manajemen dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak kehilangan fokus atas kewajiban fundamentalnya. Target ekspansi bisnis dan pencarian pendanaan melalui pasar modal seharusnya tidak mendahului pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas air bersih yang merata dan berkualitas.
Bobot kegagalan pelayanan ini kian nyata di lapangan. Jakarta Barometer mendapati fakta memprihatinkan di mana air PAM JAYA yang mengalir kondisinya lebih mirip atau bahkan lebih bersih dari got depan rumah, akibat pipa bocor yang sudah dibiarkan selama dua bulan tanpa ada perbaikan. Padahal, aduan resmi terkait kebocoran tersebut telah disampaikan kepada pihak PAM JAYA Pusat melalui seorang Managemen bernama GATRA, namun tidak direspons secara cepat.
Situasi ini memicu kecaman keras dari Jakarta Barometer yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas manajemen. Jika saluran air PAM JAYA mengalami kebocoran parah hingga berbulan-bulan, siapa sebenarnya yang harus menanggung beban kerugian biaya dari air yang terbuang sia-sia tersebut? Terlebih lagi, sangat tidak masuk akal dan mencederai rasa keadilan ketika air yang tidak dapat dipergunakan oleh pelanggan akibat kebocoran dan buruknya kualitas tersebut tetap dikenakan biaya pemakaian.
Jakarta Barometer mencatat sejumlah persoalan utama yang mendera PAM JAYA saat ini.
Pertama, distribusi air yang belum merata di mana masih banyak wilayah di Jakarta, terutama di kawasan permukiman padat penduduk dan pinggiran kota, belum tersentuh pipanisasi secara maksimal atau mengalami krisis air bersih berkepanjangan.
Kedua, buruknya kualitas pelayanan dan pengaduan konsumen, yang ditunjukkan oleh lambannya penanganan kerusakan di lapangan, air keruh, hingga ketidakpastian tagihan.
Ketiga, lemahnya tata kelola internal serta transparansi BUMD sebelum melangkah ke ranah korporasi publik yang lebih luas.
Menyikapi karut-marut persoalan ini, Jakarta Barometer secara tegas menuntut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total serta mengganti jajaran Direksi maupun Dewan Pengawas PAM JAYA selaku para pengambil kebijakan manajemen. Langkah pergantian ini dinilai sudah darurat agar BUMD tidak sekadar bernafsu mengejar target bisnis dan IPO semata, melainkan kembali pada fungsi sosialnya dalam menghadirkan keadilan dan pelayanan prima bagi seluruh warga Jakarta.
Jakarta Barometer menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkeadilan di era persaingan kota global.(zr).
