GOWA — Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata tidak berhenti pada penyelesaian infrastruktur. Ia mendorong seluruh pihak mempercepat tahapan lanjutan agar fasilitas tersebut segera memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Hamka saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke SPAM Regional Mamminasata di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota terkait, serta pengelola SPAM Mamminasata.
Menurut Hamka, proyek Mamminasata memiliki nilai strategis karena dibangun melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, pembagian kewenangan maupun komitmen pendanaan yang telah disepakati harus dijalankan secara konsisten.
“Pembangunan fisiknya telah dilakukan dan anggaran negara yang digunakan sangat besar. Sekarang yang terpenting adalah memastikan air benar-benar mengalir dan dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai infrastrukturnya tersedia, tetapi pelayanannya belum optimal,” kata Hamka.
SPAM Regional Mamminasata memanfaatkan air baku dari Bendungan Bili-Bili. Pada tahap pertama, Instalasi Pengolahan Air (IPA) memiliki kapasitas 500 liter per detik dengan target pelayanan sekitar 40.000 sambungan rumah.
Dalam pengembangan secara keseluruhan, kapasitas SPAM tersebut direncanakan mencapai 1.000 liter per detik. Sistem ini berpotensi melayani hingga 80.000 sambungan rumah yang tersebar di wilayah Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar.
Hamka menilai besarnya investasi yang telah digelontorkan harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat. Berdasarkan data paket pekerjaan di lokasi, pembangunan tahap pertama mencakup IPA sekitar Rp168,49 miliar, supervisi pembangunan IPA sekitar Rp3,55 miliar, pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) sekitar Rp161,33 miliar, serta supervisi JDU sekitar Rp5 miliar.
Dengan demikian, total nilai kontrak paket pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp338,37 miliar. Sementara kebutuhan investasi untuk pengembangan SPAM Mamminasata secara keseluruhan diperkirakan sekitar Rp1,1 triliun melalui kolaborasi pendanaan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Hamka secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pembangunan yang menjadi kewenangannya segera diselesaikan sesuai kesepakatan dalam nota kesepahaman atau MoU.
“Pemerintah pusat telah membangun infrastruktur sesuai kewenangannya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai MoU. Jangan sampai ada bagian yang belum tuntas sehingga menghambat penyaluran air kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain infrastruktur utama, legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I itu mendorong percepatan pembangunan jaringan hilir dan sambungan rumah. Kesiapan kelembagaan pengelola serta kepastian pemerintah daerah dalam menyerap air curah juga dinilai menjadi bagian penting agar sistem dapat berjalan secara optimal.
Bagi Hamka, keberhasilan SPAM Mamminasata tidak cukup diukur dari berdirinya instalasi pengolahan air maupun jaringan distribusi utama. Tolok ukur akhirnya adalah sejauh mana masyarakat mendapatkan akses air minum yang layak, berkelanjutan, dan terjangkau.
“Ukuran keberhasilan program ini bukan hanya selesainya IPA dan jaringan utama, tetapi berapa banyak rumah masyarakat yang telah menikmati air minum secara layak, kontinu, dan terjangkau. Komisi V DPR RI akan terus mengawal agar investasi besar ini benar-benar memberikan manfaat,” pungkasnya.
