JAKARTA, Zonarilis.com – Penyelenggaraan acara “Hari Bersama Bank Jakarta” yang digelar mewah di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC) hari ini, Minggu (26/4), memicu kecaman keras dari aktivis pemerhati Ibukota, P. Andrianto. Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik warga, Bank Jakarta dituding telah memamerkan sikap tuna-empati dengan menggelar pesta tertutup yang bergelimang kemewahan. Andrianto secara tajam menyoroti aksi “bakar uang” korporasi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat penghematan anggaran daerah, di mana biaya sewa gedung kelas dunia dan talent fee fantastis untuk grup band Sheila On 7 serta DJ Freya dipertanyakan urgensinya bagi masyarakat luas.
Dari perspektif hukum dan kepatuhan perbankan, Andrianto menekankan adanya potensi pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sebagai institusi perbankan yang mengelola dana publik, Bank Jakarta terikat pada asas transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran (fairness). Penggunaan dana dalam jumlah masif untuk kegiatan yang bersifat eksklusif bagi internal pegawai dinilai mengaburkan batas antara biaya operasional yang produktif dengan penghamburan dana yang tidak memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya nasabah dan masyarakat selaku pemilik modal melalui pemerintah daerah.
Kritik tajam juga diarahkan pada aspek pengawasan industri keuangan. Andrianto mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap alokasi anggaran promosi dan CSR Bank Jakarta. “OJK memiliki wewenang penuh untuk memeriksa apakah belanja korporasi ini masuk dalam kategori pemborosan atau unnecessary expense yang dapat mengganggu efisiensi rasio biaya operasional bank (BOPO). Jangan sampai kemewahan di atas panggung JICC dibayar dengan penurunan kualitas layanan atau efisiensi yang merugikan kepentingan nasabah kecil,” tegasnya.
Eksklusivitas acara yang menghadirkan artis papan atas ini dianggap sebagai anomali di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Sangat menyakitkan melihat kemewahan tersebut dinikmati dalam ruang tertutup, sementara di lapangan, para pelaku UMKM masih harus bertaruh nasib demi akses modal. Secara hukum, setiap pengeluaran bank daerah seharusnya sejalan dengan misi pembangunan ekonomi daerah. Alih-alih merangkul publik, Bank Jakarta dianggap sedang membangun “menara gading” yang terputus dari realitas sosial. Selebrasi korporasi yang terisolasi ini menunjukkan hilangnya keberpihakan jajaran manajemen terhadap semangat ekonomi kerakyatan.
”Jakarta tidak membutuhkan dentuman musik DJ atau konser megah yang hanya memanjakan telinga elit pegawai. Setiap rupiah yang dikelola Bank Jakarta adalah darah bagi nadi ekonomi warga, bukan biaya hura-hura. Kami menuntut OJK untuk bertindak tegas agar institusi perbankan daerah tidak dijadikan alat pemuas syahwat korporasi yang mengabaikan aspek kepatutan dan keadilan hukum bagi warga Jakarta secara keseluruhan,” pungkas P. Andrianto menutup pernyataannya.(Red).
