JAKARTA, Zonarilis.com – Masuknya nama Pramono Anung ke peringkat dua gubernur terbaik versi survei anak muda—mengungguli tokoh populer seperti Dedi Mulyadi (KDM) dan Sri Sultan Hamengkubuwono X—memantik diskursus penting dalam politik kontemporer Indonesia. Capaian ini memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah ini cerminan dari kinerja teknokratis yang benar-benar dirasakan publik, atau sekadar anomali di tengah dominasi politik pencitraan digital?
Lanskap komunikasi politik saat ini telah bergeser drastis. Media sosial bukan lagi sekadar kanal informasi, melainkan arena utama pembentukan persepsi. Mengacu pada Teori Framing Robert N. Entman, realitas seringkali diseleksi untuk membangun interpretasi tertentu di mata khalayak.
Aktivitas seperti rapat intensif dan kunjungan lapangan yang dikemas apik melalui media sosial mampu membangun citra pemimpin yang “hadir”. Pendekatan Dramaturgi Sosial Erving Goffman pun mengonfirmasi hal ini; politisi masa kini menggunakan media sosial sebagai “panggung depan” (front stage performance) untuk mengkurasi citra diri secara strategis bagi generasi digital natives.
Menanggapi fenomena ini, Andi Nugroho, yang akrab disapa Andi Uban, selaku tokoh Pemuda Marhaen Jakarta Barat, memberikan pernyataan tertulis pada Rabu (06/05/2026). Ia menekankan bahwa popularitas survei harus linier dengan realitas di akar rumput.
”Kami mengapresiasi munculnya kepemimpinan yang mampu berkomunikasi dengan anak muda. Namun, saya mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam ‘ilusi layar’. Survei adalah potret persepsi, tapi realitas sebenarnya ada di gang-gang sempit Jakarta , di pasar-pasar, dan di tempat pelatihan kerja,” tulis Andi Uban.
Lebih lanjut, Andi menegaskan pentingnya keberpihakan pada kaum marhaen. “Anak muda Jakarta saat ini butuh kepastian kerja dan biaya hidup yang terjangkau. Jangan sampai narasi hebat di media sosial justru mengalami disonansi dengan fakta kemacetan, banjir, dan sulitnya akses ekonomi di lapangan. Kepemimpinan itu harus dirasakan manfaatnya oleh yang di bawah, bukan hanya indah dipandang dari gawai,” tegasnya dalam rilis tertulis tersebut.
Kekhawatiran Andi Uban selaras dengan tantangan struktural yang masih menghantui Jakarta. Untuk menyelaraskan persepsi survei dengan realitas, terdapat empat isu kronis yang harus dituntaskan diantaranya:
- Krisis Mobilitas: Integrasi antarmoda yang belum optimal di kawasan penyangga.
- Pengendalian Ekologis: Penanganan banjir dan pengelolaan sampah modern berbasis circular economy.
- Kesenjangan Ekonomi: Adanya mismatch antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja digital yang kian kompetitif.
- Transparansi Kebijakan: Menggeser komunikasi dari sekadar simbolik menjadi substantif berbasis data.
Fenomena “Pramono” di mata generasi muda adalah sinyal positif sekaligus peringatan. Positif karena menunjukkan adanya resonansi kepemimpinan, namun menjadi peringatan karena popularitas tidak boleh menggantikan substansi kinerja.
Dalam demokrasi yang sehat, legitimasi politik harus bertumpu pada keseimbangan antara persepsi digital dan perubahan nyata di lapangan. Sebagaimana diingatkan Andi Uban, keberlanjutan kepemimpinan akan ditentukan oleh kemampuan menjawab persoalan nyata. Tanpa itu, popularitas hanyalah gema sesaat di ruang digital yang akan cepat pudar seiring waktu.(Red/ZR).
