BEKASI, zonarilis.com – Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti pengadaan alat timbangan duduk di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang dinilai sarat kejanggalan. Dengan harga satuan yang menembus angka Rp6,8 juta, CBA mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan adanya indikasi pemborosan anggaran dalam proyek pengadaan tersebut. Merujuk pada data anggaran tahun 2025 dan 2026, total dana yang digelontorkan DLH Kota Bekasi untuk pengadaan timbangan mencapai ratusan juta rupiah.
”Kami mencium aroma yang tidak sedap. Harga satuan timbangan yang dibeli pemerintah jauh di atas harga pasar. Ini bukan sekadar alat ukur, ini indikasi pemborosan yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Jajang kepada zonarilis.com, Kamis (18/6/2026).
Jajang memaparkan data perbandingan harga yang cukup mencolok. Pada tahun 2025, harga per unit timbangan berada di kisaran Rp5,4 juta hingga Rp6 juta. Namun, pada tahun 2026, harga rata-rata justru melonjak drastis menjadi Rp6,8 juta per unit.
Padahal, menurut penelusuran tim riset CBA, harga timbangan duduk dengan kualitas standar industri di pasaran umum umumnya hanya berkisar antara Rp135 ribu hingga Rp2 juta.
”Publik berhak curiga. Apakah timbangan tersebut berlapis emas atau memiliki fitur canggih yang tidak dimiliki timbangan umum? Jika tidak ada penjelasan teknis yang logis, maka dugaan markup atau penggelembungan harga sangat mungkin terjadi,” sindir Jajang.
Menyikapi temuan ini, CBA mendesak Kejari Kota Bekasi untuk segera memanggil pejabat terkait di DLH Kota Bekasi. Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup spesifikasi barang, metode pengadaan, hingga dasar penentuan harga yang ditetapkan.
”Kami meminta Kejari Kota Bekasi turun tangan. Periksa dokumennya, cek spesifikasi fisiknya. Jangan sampai uang rakyat menguap begitu saja demi keuntungan oknum tertentu. Ini soal efisiensi dan akuntabilitas publik,” tegasnya.
Jajang menambahkan bahwa transparansi adalah kunci dalam setiap penggunaan APBD. CBA berharap, penyelidikan oleh aparat penegak hukum dapat mengurai benang kusut dalam pengadaan ini agar tidak terulang di masa mendatang.
”Jangan sampai angka-angka tersebut terlihat ‘berat’ di atas kertas anggaran, namun pertanggungjawabannya justru ‘ringan’ atau bahkan fiktif. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkas Jajang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DLH Kota Bekasi belum memberikan konfirmasi resmi terkait sorotan tajam dari CBA ini.(zr).
#ZonaRilis #CBA #CenterForBudgetAnalysis #KotaBekasi #DLHBekasi #Korupsi #AuditAnggaran #Transparansi #JajangNurjaman #InfoBekasi #Penyelidikan #BeritaBekasi #StopKorupsi
