JAKARTA, zonarilis.com – Kawasan Margonda Raya di Depok dinilai semakin dikuasai hotel, apartemen, dan properti komersial dengan harga tinggi yang sulit dijangkau masyarakat biasa.
Di tengah pesatnya pembangunan kawasan elit dan hunian vertikal, banyak warga pekerja urban justru tidak mampu membeli rumah di kawasan tempat mereka bekerja dan beraktivitas setiap hari.
Karena itu, pembangunan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) Pondok Cina diharapkan menjadi solusi nyata bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus mengembalikan fungsi kawasan strategis dekat transportasi publik agar tidak hanya dinikmati kelompok pemilik modal.
Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie menegaskan pengembangan TOD harus benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi umum.
“Komisi V DPR perlu memastikan bahwa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan properti,” ujar Syauqie kepada Parlementaria usai peninjauan kawasan TOD Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan kawasan TOD tidak boleh mengulangi pola perkembangan Margonda yang selama ini lebih banyak dipenuhi hunian mahal, apartemen, hingga kawasan komersial yang sulit dijangkau masyarakat biasa.
“Karena dalam praktiknya, kadang rumah rakyat lebih cepat dimiliki orang yang bahkan sudah punya beberapa rumah lain. Sebuah ironi perkotaan yang cukup rajin terulang di negeri ini,” tambahnya.
Politisi PAN tersebut menjelaskan, pembangunan TOD merupakan bagian dari transformasi tata kota dan pola mobilitas masyarakat perkotaan menuju penggunaan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan efisien.
DPR RI juga ingin memastikan keberadaan rusun TOD Pondok Cina dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi di tengah kemacetan kawasan Jabodetabek yang semakin padat.
“Kami juga ingin mendorong TOD dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik, serta mendukung pengurangan kemacetan dan emisi perkotaan di kawasan Jabodetabek,” jelasnya.
Selain menyoroti aspek hunian dan transportasi, Komisi V DPR RI turut memberi perhatian terhadap keselamatan bangunan tinggi, mulai dari mitigasi kebakaran, jalur evakuasi darurat, aksesibilitas penyandang disabilitas, hingga sistem drainase kawasan dan daya dukung lingkungan Kota Depok.
“Pembangunan kawasan modern tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat perkotaan,” pungkas Legislator Dapil Kalimantan Tengah tersebut. ***
