JAKARTA, Zonarilis.com – Masa depan Tanah Papua tidak lagi hanya bergantung pada kelimpahan sumber daya alamnya, melainkan pada keberanian untuk merombak pola pikir (mindset) generasi muda dan pembersihan total sistem tata kelola kebijakan.
Hal tersebut menjadi benang merah dalam diskusi strategis yang menghadirkan Peneliti Senior Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Annas Fitrah Akbar, bersama tokoh pemuda Papua yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (KMPN) di Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Dalam paparannya, Annas mengungkapkan hasil riset mendalam MPSI yang menyoroti urgensi pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
”Papua adalah pusat peradaban dengan lebih dari 400 bahasa daerah—kekayaan yang jauh lebih berharga dari emas. Namun, tantangan terbesarnya saat ini adalah sinkronisasi pemahaman lintas kelompok dan transparansi kebijakan,” tegas Annas.
Annas mengkritisi adanya celah dalam implementasi kebijakan di lapangan yang sering kali terhambat oleh masalah sistemik. Ia mendorong agar peran pemuda sebagai agen kontrol sosial, sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2009, diperkuat untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.
Sebagai solusi konkret, MPSI mengusulkan pendekatan pendidikan berbasis asrama (boarding school) di wilayah rawan konflik. Model ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk:
- Memutus Mata Rantai Habituasi Negatif: Mensterilkan generasi muda dari pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat dan destruktif.
- Membentuk Disiplin Baja: Menanamkan karakter unggul dan mentalitas pemenang sejak usia dini.
- Literasi Masa Depan: Memperkuat pemahaman keuangan, investasi, sekaligus menjaga orisinalitas identitas budaya lokal.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Mahasiswa UKI sekaligus Pembina Ikatan Mahasiswa Cendrawasih (IMACE UKI), Arman Wakum, menyebut asrama sebagai “laboratorium integrasi”.
”Di asrama, perbedaan suku dan bahasa melebur menjadi satu kekuatan. Kami butuh sistem pendidikan satu komando yang disiplin, agar mahasiswa Papua benar-benar membawa dampak nyata dan perubahan saat kembali ke daerah,” ujar Arman.
Sebagai puncak diskusi, KMPN secara resmi membacakan “Deklarasi Papua Damai”. Pernyataan sikap ini merupakan manifestasi harga diri anak asli Papua sekaligus komitmen teguh terhadap keberlanjutan pembangunan dalam bingkai NKRI.
Tiga Poin Utama Pernyataan Sikap KMPN:
- Akselerasi Pembangunan: Mendukung penuh upaya Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah di seluruh Tanah Papua demi kesejahteraan masyarakat yang merata.
- Jihad Melawan Korupsi Daerah: Mendesak Pemerintah untuk melakukan audit total dan menindak tegas tanpa kompromi oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan anggaran. KMPN menilai penyelewengan anggaran adalah penghambat utama kemajuan rakyat Papua.
- Keadilan Hukum dan HAM: Mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap segala bentuk pelanggaran HAM di Papua, baik yang dilakukan oleh kelompok separatis OPM maupun oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.
”Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai wujud cinta kami terhadap Tanah Papua dan komitmen abadi kami untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutup pernyataan tersebut.(Red/ZR).
