JAKARTA, Zonarilis.com – Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan saham di produsen bir PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) tampaknya masih menjadi “sinetron” dengan skenario yang tak kunjung berubah. Meski desakan itu sudah berurat akar sejak era kepemimpinan Anies Baswedan hingga saat ini, Balai Kota seolah masih nyaman mendekap saham perusahaan alkohol tersebut.
Namun, di tengah kebuntuan politik tersebut, kabar tak sedap justru datang dari performa bisnis sang produsen Anker Bir tersebut.
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (09/05/2026), mengungkapkan bahwa fundamental keuangan PT Delta Djakarta sedang dalam fase mengkhawatirkan. Memasuki tahun 2024, perusahaan mencatatkan penurunan penjualan neto yang cukup telak.
”Penjualan neto PT Delta Djakarta merosot hingga 12,2%. Dari angka Rp736,8 miliar pada 2023, kini menyusut menjadi Rp646,8 miliar di tahun 2024. Ini sinyal merah bagi investor, termasuk Pemprov DKI,” tegas Uchok.
Menurutnya, biang kerok utama dari fenomena ini adalah kontraksi volume penjualan. Secara sederhana, produk yang mereka tawarkan mulai kurang diminati atau daya beli masyarakat terhadap minuman beralkohol sedang lesu.
Alih-alih melakukan evaluasi internal, pihak PT Delta Djakarta justru dituding sibuk “curhat” dan menyalahkan kebijakan negara. Kenaikan cukai yang diberlakukan pemerintah per 1 Januari 2024 dijadikan tameng atas jebloknya omzet mereka.
Meski perusahaan sempat mencoba mengompensasi kenaikan cukai dengan menaikkan harga jual pada Februari 2024, hasilnya justru kontraproduktif. Konsumen berkurang drastis, dan volume penjualan malah terjun bebas.
Uchok Sky Khadafi pun memberikan sentilan pedas atas sikap defensif manajemen tersebut.
”Kalau bir tidak laku, jangan cari kambing hitam dengan menyalahkan Pemerintah Indonesia. Salahi saja para sales perusahaan yang gagal meyakinkan pelanggan. Jangan negara yang menanggung beban kegagalan strategi pasar mereka,” sindirnya.
Hingga detik ini, Jakarta masih tercatat sebagai salah satu pemilik “kue” di PT Delta Djakarta dengan rincian:
- San Miguel Malaysia (L), Private Limited: 58,33% (467.061.150 lembar)
- Pemprov DKI Jakarta: 26,25% (210.200.700 lembar)
- Publik: 15,42% (123.397.200 lembar)
Uchok mengingatkan Pemprov DKI agar tidak terlalu terlena dengan dividen masa lalu. Ia mengibaratkan investasi ini seperti ombak di Teluk Jakarta yang bisa pasang surut secara ekstrem.
”Pemprov DKI harus waspada. Penjualan alkohol itu fluktuatif. Jika performa terus menurun, bukan tidak mungkin nilai saham milik daerah akan ikut luntur atau bahkan hilang ditelan kerugian,” pungkasnya.
Kini publik kembali menanti, apakah Pemprov DKI akan terus mempertahankan saham “panas” ini, atau akhirnya menyerah pada tekanan moral dan realita pasar yang mulai memudar?(ZR).
