JAKARTA, Zonarilis.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti masih besarnya potensi korupsi dalam agenda transisi energi dan kebijakan penanganan krisis iklim di Indonesia. Persoalan tata kelola dinilai menjadi tantangan serius yang dapat menghambat terwujudnya transisi energi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam kampanye End Climate Corruption yang digelar di Kampung Dadap, Kabupaten Tangerang, 12 Juni 2026 lalu, ICW mengingatkan bahwa dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan yang tinggal di wilayah pesisir.
Melalui aksi video mapping dan pertunjukan seni yang melibatkan pemuda setempat, ICW menyampaikan pesan mengenai keterkaitan antara praktik korupsi, eksploitasi sumber daya alam, dan krisis iklim yang terus memburuk.
“Transisi energi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan investasi. Perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan publik, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi syarat penting agar kebijakan iklim berjalan adil dan efektif,” tulis ICW dalam keterangan resminya, dikutip Jumat, (18/6/2026).
Kampung Dadap dipilih sebagai lokasi kampanye karena menjadi salah satu kawasan yang berada di garis depan dampak perubahan iklim. Ancaman kenaikan muka air laut, degradasi lingkungan pesisir, hingga tekanan pembangunan yang minim partisipasi warga menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.
ICW menilai berbagai proyek dan investasi yang mengatasnamakan transisi energi terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, berbagai persoalan tata kelola masih ditemukan, mulai dari pengelolaan mineral kritis, proses perizinan proyek energi, hingga keterlibatan masyarakat terdampak yang dinilai masih minim.
Menurut ICW, kondisi tersebut berpotensi memunculkan fenomena climate corruption, yakni ketika kebijakan, proyek, atau investasi yang diklaim sebagai solusi perubahan iklim justru dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu.
“Tanpa pengawasan yang kuat, transisi energi berisiko menjadi arena baru bagi praktik korupsi, konflik kepentingan, dan penguasaan sumber daya oleh segelintir kelompok,” lanjut keterangan tersebut.
ICW mengajak masyarakat untuk turut mengawal berbagai kebijakan dan proyek transisi energi agar benar-benar berpihak kepada kepentingan publik, menghormati hak masyarakat terdampak, serta mendukung upaya penanganan krisis iklim yang berkeadilan.
Melalui kampanye ini, ICW berharap agenda transisi energi di Indonesia tidak hanya berfokus pada pergantian sumber energi, tetapi juga mampu menghadirkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. ***
