PADANGSIDIMPUAN, Zonarilis.com – Koordinator Center For Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, membongkar alokasi anggaran belanja harian makanan dan minuman Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, yang mencapai angka fantastis Rp396 juta per tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pemborosan yang melukai keadilan sosial.
Jajang menilai, angka tersebut sangat tidak proporsional mengingat anggaran tersebut hanya digunakan untuk urusan “perut” seorang kepala daerah di tengah perjuangan warga keluar dari garis kemiskinan.
Berdasarkan investigasi data yang dirilis CBA, pos anggaran ini mengalir melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padangsidimpuan. Anggaran ini secara khusus disediakan untuk memenuhi selera konsumsi harian kepala daerah.
”Jika kita bedah, pengeluaran per bulan mencapai Rp33 juta. Artinya, dalam sehari negara menghabiskan lebih dari Rp1 juta hanya untuk makan dan minum satu orang pejabat. Ini sangat tergantung selera, tapi apakah layak rakyat yang membayar kemewahan itu?” cetus Jajang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/5/2026).
Secara akumulatif dalam dua tahun anggaran, uang rakyat yang terserap untuk pos ini mencapai Rp792 juta.
CBA membandingkan gaya hidup konsumtif birokrasi ini dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Per Maret 2024, terdapat sekitar 14,88 ribu jiwa atau 6,23 persen penduduk Kota Padangsidimpuan yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Ada jurang yang sangat lebar antara menu meja makan pejabat dengan kondisi rakyatnya. Dana hampir Rp400 juta per tahun ini seharusnya bisa menjadi stimulus bagi ribuan keluarga miskin di Padangsidimpuan, bukan habis untuk urusan konsumsi,” lanjutnya.
Zonarilis.com mencatat bahwa hingga saat ini belum ada respons dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan terkait polemik ini. Namun, CBA secara tegas mendesak agar dilakukan audit dan efisiensi total terhadap anggaran yang tidak menyentuh kepentingan publik secara langsung.
Jajang mengingatkan kembali filosofi kepemimpinan daerah bahwa anggaran daerah (APBD) harus mencerminkan keberpihakan pada rakyat, bukan fasilitas kemewahan pejabat.
”Kami meminta publik untuk terus mengawal isu ini. Jangan sampai anggaran daerah habis hanya untuk memfasilitasi gaya hidup pejabat, sementara program kesejahteraan masyarakat hanya mendapatkan sisa-sisa saja,” pungkas Jajang.(Red/ZR).
