JAKARTA, zonarilis.com – Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terus mendorong penguatan konektivitas lintas wilayah melalui integrasi transportasi dan pembangunan infrastruktur. Hal ini mengemuka dalam FGD bertema transformasi infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Ekonomi yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis, (7/5/2026).
Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Maulana A Damanik, mengatakan konektivitas antarwilayah sudah berjalan dan didukung sistem transportasi yang terintegrasi.
“Harapannya masyarakat bisa berpindah menggunakan angkutan massal yang aman dan nyaman, serta terhubung dengan Transjakarta, KRL, hingga kereta bandara,” ujarnya.
Ia menambahkan, program unggulan Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan Gampang Sembako (3G) menjadi bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, khususnya melalui layanan angkutan pelajar gratis menggunakan Bus Tayo dan Si Benteng. Selain itu ada 13 koridor transposisi yang menjadi penunjang Transjakarta.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Taufik, mengatakan koordinasi lintas wilayah sebenarnya sudah lama dilakukan, namun belum sepenuhnya dalam kerangka formal.
“Koordinasi antarwilayah sudah sering dilakukan, tapi memang secara formal belum maksimal. Ke depan ini yang akan kita dorong,” katanya.
Taufik menjelaskan, konsep pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta Barat akan bersinggungan langsung dengan wilayah Kota Tangerang, salah satunya di kawasan Jalan Basoka.
Menurutnya, untuk mengakomodasi hal tersebut diperlukan nota kesepahaman (MoU) antarwilayah, termasuk dalam penerapan konsep creative financing, penyediaan ruang terbuka hijau, hingga integrasi tata kota.
“Walaupun asetnya berada di Bina Marga, pemanfaatannya bisa disiapkan untuk ruang hijau berkelanjutan maupun mendukung sektor perekonomian,” kata diam
Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya proyek pengendalian banjir di kawasan Jalan Salak II yang membutuhkan dukungan infrastruktur seperti relokasi rambu peringatan dini bencana hingga pembangunan saluran teknis.
“Bahkan kita juga sudah menggandeng Aptajel, agar gimana caranya sekali bikin kabel-kabel lampu itu, tidak bongkar pasang lagi,” terangnya.
Menurutnya, tumpang tindih kewenangan sering menjadi tantangan di lapangan, sehingga diperlukan kesepakatan formal antarinstansi agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Karena infrastruktur ini saling beririsan, maka MoU menjadi penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, pegiat media sosial, Budi, mengusulkan pembentukan badan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kawasan yang terintegrasi.
Ia menilai tingginya mobilitas harian masyarakat Jabodetabek, yang mencapai jutaan orang keluar-masuk Jakarta, membutuhkan sistem koordinasi yang lebih kuat dan terstruktur.
“Perlu ada komunikasi yang mengikat antarwilayah agar pembangunan benar-benar mendukung akselerasi perekonomian,” katanya.
Budi juga menyoroti perlunya evaluasi kebutuhan penambahan rute transportasi serta kejelasan kewenangan jalan, mengingat beberapa ruas jalan nasional berada di wilayah kota namun penanganannya dilakukan oleh instansi berbeda.
Ia berharap forum diskusi tidak berhenti pada tahap pembahasan saja, tetapi berlanjut pada implementasi konkret, termasuk penyamaan persepsi antar-SKPD.
“FGD ini jangan berhenti di sini. Selain masyarakat dan pemangku wilayah, penyatuan pemahaman antar perangkat daerah juga sangat penting,” tandasnya. ***
