JAKARTA, zonarilis.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Farah Savira, mengungkapkan peran DPRD dalam mendorong program sekolah swasta gratis sebagai solusi konkret atas berbagai persoalan pendidikan di Ibu Kota.
Dalam diskusi publik, Farah menjelaskan bahwa perjuangan menghadirkan sekolah swasta gratis bukan tanpa alasan. Ia menyebut, ada tiga persoalan utama yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
“Yang pertama, banyak sekali kasus putus sekolah. Yang kedua, banyak sekali kasus ijazah tertahan, khususnya bagi mereka yang sekolah di SMA ataupun SMK swasta. Yang ketiga, jumlah sekolah negeri itu tidak cukup untuk menunjang populasi siswa-siswi di DKI Jakarta,” ujar Farah di Markas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Ia menuturkan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi masalah serius. Bahkan, dalam satu kecamatan seperti Pancoran, jumlah SMA negeri sangat terbatas sehingga tidak mampu menampung seluruh lulusan SMP.
“Misalnya di Pancoran, SMA negeri yang ada cuma satu. Dengan sistem zonasi, bahkan yang masih satu kecamatan saja tidak bisa masuk sekolah negeri,” katanya.
Menurut Farah yang juga berada di komisi bidang kesejahteraan rakyat ini, membangun sekolah negeri baru bukan solusi cepat. Proses pembangunan membutuhkan waktu panjang, mulai dari perencanaan hingga operasional.
“Kita mau bangun sekolah baru itu tidak bisa cepat. Minimal 3 sampai 5 tahun, dengan anggaran bisa mencapai Rp50 sampai Rp60 miliar,” jelasnya.
Di sisi lain, program bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJMU juga memiliki keterbatasan karena bergantung pada data terpadu kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat. Yaitu tidak lagi dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memuat informasi penduduk miskin/rentan kini beralih pada DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) adalah sistem basis data terpadu terbaru, yang tidak serta merta dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Bahkan diintervensi oleh legislatif dalam bentuk rekomendasi.
“Tidak semua siswa bisa mendapatkan KJP karena harus memenuhi kriteria desil tertentu. Padahal banyak masyarakat kelas menengah yang justru rentan, tapi tidak masuk dalam kategori penerima bantuan,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD DKI Jakarta mendorong kebijakan sekolah swasta gratis sebagai jalan tengah.
“Akhirnya solusi sekolah swasta gratis ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak tercover KJP,” tegas Farah.
Ia juga menambahkan, kebijakan ini juga merupakan hasil kesepahaman lintas fraksi di DPRD setelah menyerap aspirasi masyarakat di lapangan. Serta pemahaman prioritas anggaran sekolah swasta gratis dengan lebih selektif terhadap program lainnya yang dianggap belum perlu.
“Dari setiap reses, kita dengar problemnya sama. Warga minta sekolah, tapi kita tidak bisa cepat bangun. Maka kita dorong kerja sama dengan sekolah swasta,” terangnya.
Meski demikian, Farah mengakui perjuangan merealisasikan program ini tidak mudah, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Farah juga mengapresiasi komitmen eksekutif dalam hal ini Gubernur Pramono Anung yang sejalan dengan legislatif.
“Kita dihadapkan pada kondisi APBD 2026 yang turun sekitar Rp15 triliun. Tapi tetap kita perjuangkan hingga bisa menghadirkan puluhan sekolah swasta gratis,” pungkasnya.
Program sekolah swasta gratis diharapkan menjadi solusi jangka pendek sekaligus jembatan menuju pemerataan akses pendidikan di Jakarta. ***
