BOGOR, JAWA BARAT – Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 140/HK.04/HUKHAM tentang Fasilitasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan yang diterbitkan pada 16 September 2025, Lembaga Bantuan Hukum Desa Indonesia (LBHDI) bertemu langsung dengan pihak desa Bitungsari, Ciawi, Bogor, Jawa Barat.
Kepala Bidang Advokasi Umum LBHDI Jonathan Siregar SH, didampingi oleh Ketua Sektor Ciawi LBHDI Agus Setiawan SH menjelaskan, kedatangan LBHDI ke desa itu dalam rangka audiensi dan memberikan pelayanan Posbankum Desa/Kelurahan serta pelatihan Paralegal bagi warga setempat.
Posbankum Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 140/HK.04/HUKHAM itu menginstruksikan seluruh kepala daerah (Bupati/Walikota) untuk membentuk Posbankum di setiap desa/kelurahan dengan tujuan mendekatkan akses keadilan, memberikan konsultasi hukum, serta mengoptimalkan penyelesaian masalah di tingkat akar rumput melalui mediasi atau restorative justice.
Tingkatkan Kesadaran Hukum
Program ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan teknis pelayanan, didukung oleh petugas Paralegal yang bersertifikasi untuk membantu warga yang kurang mampu.
Desa Bitungsari dalam pendataan statistik memiliki jumlah sekitar 2 ribu kartu keluarga yang berprofesi sebagai pekerja atau buruh pabrik dan buruh lepas. Sehingga dalam kondisi tertentu dapat memperoleh layanan hukum sesuai kebutuhan.
“Saya berharap dengan dilakukannya sosialisasi Posbankum dan pelatihan Paralegal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi Masyarakat desa dengan berpedoman pada ketentuan penyelesaian hukum di luar pengadilan atau restorative justice.” kata Jonathan Siregar dalam keterangan resminya kepada Wartawan, Kamis (21/5/2026).
Sementara itu, pihak desa Bitungsari melalui Sekretaris Desa menyampaikan apresiasi yang tinggi rasa terimakasih dengan adanya layanan posbankum desa Bitungsari dengan tujuan memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat desa. (**)
