JAKARTA, ZONARILIS.COM — Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) menyerukan konsolidasi gerakan masyarakat sipil guna mengawal dugaan praktik korupsi di sektor infrastruktur nasional. ASNI dijadwalkan menggelar aksi pertunjukan teater di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Kamis, 5 November 2026, pukul 14.30 WIB.
Aksi tersebut bertujuan menyoroti dugaan penyelewengan dalam pengelolaan proyek Jalan Tol Ruas Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga / Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (PT CMNP). Proyek jalan tol yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian nasional ini diduga kuat menjadi ajang penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Indikasi ini diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. BPK menyoroti pengembangan Tol Ancol Timur–Pluit yang dinilai berjalan tanpa melalui proses lelang resmi, serta perpanjangan masa konsesi tol oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) hingga tahun 2060 sebelum masa perjanjian berakhir tanpa mekanisme hukum yang sah.
Koordinator Aksi ASNI, P. Andrianto, menyatakan bahwa seni panggung teater jalanan dipilih sebagai sarana kritik dan bentuk pengawasan publik agar korps adhyaksa bergerak cepat menuntaskan kasus tersebut tanpa tebang pilih.
”Ketika hukum membisu dan prosedur dilelang di bawah meja, maka seni harus berdiri menjadi lidah rakyat yang paling nyaring. Kami tidak sedang ber-dramatisasi, tetapi fakta pemeriksaan BPK telah memperlihatkan betapa megahnya panggung sandiwara penguasaan aset negara ini. Perpanjangan konsesi tanpa proses lelang yang benar adalah bentuk penghinaan terhadap keadilan publik,” ujar Andrianto dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Andrianto menambahkan, ASNI membawa dua tuntutan utama kepada aparat penegak hukum. Pertama, mendesak Kejagung RI untuk bertindak tegas dengan segera memanggil dan memeriksa pihak berinisial FH dan FY, serta jajaran pengusaha dan mantan pejabat di lingkungan BPJT terkait dugaan perpanjangan konsesi tol tanpa lelang. Kedua, menuntut evaluasi total sekaligus pembatalan atas perpanjangan konsesi tol yang dinilai melanggar prosedur hukum (unlawful concession) demi menyelamatkan aset strategis negara.
Pihak panitia memastikan bahwa seluruh persiapan demonstrasi serta pemberitahuan kegiatan masyarakat telah dikoordinasikan secara teknis demi kelancaran penyampaian aspirasi publik tersebut.(zr).










