JAKARTA, Markaberita.com – Masyarakat Jakarta terus menanggung penderitaan akibat buruknya fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang kumuh dan tidak terawat. Di tengah besarnya alokasi anggaran puluhan miliar rupiah, Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah, menuding Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, gagal memberikan dampak nyata bagi kenyamanan warga, sembari menyoroti ketimpangan drastis antara besarnya biaya pemeliharaan dengan realitas fisik di lapangan.
Endriansyah mengungkapkan kegeramannya saat meninjau kondisi JPO di sejumlah titik. Menurutnya, pemandangan JPO yang catnya mengelupas hingga aroma pesing yang menyengat adalah bukti konkret buruknya manajerial di dinas tersebut.
“Kami sangat miris melihat kondisi JPO di lapangan. Anggaran miliaran rupiah dikucurkan, tapi faktanya banyak JPO yang masih kumuh dan bau pesing yang menusuk hidung. Ini benar-benar menyiksa warga yang terpaksa melintasinya setiap hari. Ini adalah rapor merah bagi kinerja Kadis Bina Marga yang tidak mampu mengelola fasilitas publik dengan benar,” tegas Endriansyah, Sabtu (23/5/2026).
Ketimpangan antara anggaran fantastis dan buruknya kondisi fisik ini turut memicu kecurigaan dari Center For Budget Analysis (CBA). Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai terdapat pola nomenklatur yang sengaja dibuat membingungkan untuk menutupi potensi praktik double budgeting (penganggaran ganda).
Jajang membeberkan rincian anggaran yang dipecah ke dalam berbagai istilah teknis yang sangat janggal:
- Anggaran Perencanaan JPO: Rp199.175.200
- Anggaran Pemeliharaan JPO (Service Bulanan): Rp1.375.756.400
- Anggaran Pemeliharaan JPO (Sparepart): Rp1.721.810.320
- Anggaran Pemeliharaan JPO: Rp12.569.100.000
- Anggaran Revitalisasi JPO: Rp16.357.153.526
- Anggaran Pembangunan JPO: Rp737.250.576
“Orang-orang di Dinas Bina Marga DKI Jakarta sangat pintar mengakali nomenklatur dalam APBD agar aparat hukum sulit melacak adanya dugaan double budgeting. Bagaimana mungkin pemeliharaan dipecah menjadi tiga kategori yang tumpang tindih? Ini bukan sekadar administratif, tapi sudah mengarah pada potensi penyimpangan anggaran,” ujar Jajang.
Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, CBA dan FPPJ secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera turun tangan. Mereka menuntut adanya audit investigatif terhadap penggunaan anggaran tahun 2025 di Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
“Kami mendesak Kejati DKI Jakarta agar tidak tinggal diam. Mumpung anggarannya masih hangat dan angkanya fantastis, segera lakukan audit investigatif. Jika tidak ada yang ditutup-tutupi, Dinas Bina Marga harus berani transparan kepada publik. Jangan biarkan masyarakat terus menderita di atas fasilitas yang anggarannya digelembungkan,” pungkas Jajang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan adanya “permainan” nomenklatur maupun keluhan masyarakat mengenai kondisi JPO yang kumuh tersebut.(zr).
