Jakarta – Pembahasan mengenai batas usia pensiun anggota Polri dalam revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Di tengah pembahasan yang berlangsung di DPR RI, muncul pandangan bahwa persoalan usia pensiun tidak hanya berkaitan dengan batas umur seseorang dalam menjalankan tugas, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mengelola investasi besar yang telah ditanamkan untuk membentuk sumber daya manusia kepolisian selama puluhan tahun.
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai setiap anggota Polri merupakan aset strategis yang dibangun melalui proses panjang dan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya, negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi personel sejak awal karier hingga mencapai tingkat kepemimpinan.
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Perubahan RUU Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Soedeson mengingatkan bahwa pembahasan usia pensiun perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan nilai investasi yang telah diberikan negara kepada setiap personel kepolisian.
“Setiap pendidikan anggota Polri itu negara mengeluarkan biaya yang sangat besar,” ujar Soedeson.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan kapasitas anggota Polri tidak hanya mengandalkan pendidikan dasar saat pertama kali masuk institusi, melainkan berlangsung secara berkelanjutan melalui berbagai pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, hingga program pengembangan kepemimpinan. Setiap tahapan memerlukan anggaran, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga menghasilkan personel yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang tugas masing-masing.
Menurut Soedeson, ketika seorang anggota Polri telah mencapai tingkat pengalaman dan kemampuan terbaiknya, institusi sesungguhnya memperoleh manfaat terbesar dari investasi yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, ia mempertanyakan apabila personel yang telah memiliki pengalaman matang justru harus meninggalkan institusi saat kemampuan dan pengetahuannya berada pada titik tertinggi.
“Nah, pada waktu mereka berada di puncak itu, kemudian mereka disuruh pensiun. Negara rugi,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Pandangan itu memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Banyak pihak menilai pengalaman lapangan yang dimiliki personel senior merupakan modal penting yang tidak mudah digantikan. Pengalaman menangani berbagai persoalan keamanan, penegakan hukum, serta pembinaan organisasi menjadi pengetahuan institusional yang sangat berharga bagi keberlanjutan kinerja Polri.
Meski demikian, Soedeson juga menegaskan bahwa pembahasan usia pensiun tidak boleh hanya dilihat dari sisi pengalaman dan investasi negara semata. Faktor kesehatan tetap harus menjadi pertimbangan utama mengingat profesi kepolisian memiliki tuntutan fisik dan mental yang tinggi. Tugas pelayanan masyarakat, penegakan hukum, hingga penanganan situasi darurat membutuhkan kondisi kesehatan yang prima agar dapat dijalankan secara optimal.
Ia menilai bahwa kualitas pelayanan kepolisian sangat dipengaruhi oleh kesiapan fisik personelnya. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan usia pensiun harus disertai mekanisme evaluasi kesehatan yang ketat sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Polisi itu harus sehat. Karena kalau di dalam pemeriksaan itu, pertanyaan pertama kepada masyarakat itu, apakah Anda sehat? Jadi aneh juga kalau yang bertanya tidak sehat, menanyakan orang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan mempertahankan personel berpengalaman dan kewajiban memastikan seluruh anggota yang bertugas tetap memiliki kondisi fisik yang memadai. Dalam konteks inilah pembahasan revisi RUU Polri menjadi penting karena harus mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan sumber daya manusia di masa depan.
Sejumlah kalangan menilai isu usia pensiun tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan regenerasi organisasi. Kehadiran personel muda tetap diperlukan untuk menjaga dinamika institusi dan memastikan proses kaderisasi berjalan secara berkesinambungan. Namun di sisi lain, pengalaman personel senior juga menjadi faktor penting yang mendukung stabilitas dan profesionalisme organisasi.
Karena itu, pembahasan revisi RUU Polri diharapkan dapat menghasilkan formulasi yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang. Tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi negara dan pengalaman personel, tetapi juga memperhatikan kebutuhan regenerasi, kesehatan anggota, serta efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum.
Perdebatan mengenai usia pensiun Polri pada akhirnya bukan sekadar soal angka usia, melainkan menyangkut bagaimana negara memaksimalkan investasi sumber daya manusia yang telah dibangun selama bertahun-tahun sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepolisian agar tetap profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
