JAKARTA, zonarilis.com – Di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik, masyarakat kelas menengah ke bawah di DKI Jakarta kini menghadapi ancaman baru. Alih-alih mendapatkan perlindungan dan solusi dari pemerintah, warga di sejumlah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru diteror dengan ancaman pengusiran paksa akibat tunggakan biaya sewa unit.
Kebijakan penyegelan unit hunian hingga tekanan untuk segera mengosongkan tempat tinggal oleh pihak pengelola dinilai sebagai tindakan yang tidak berempati dan terkesan zholim di tengah sulitnya lapangan pekerjaan saat ini.
Vernandes, perwakilan warga Rusun Pinus Elok Tower C, Penggilingan, Jakarta Timur, menegaskan bahwa tindakan represif yang dilakukan pengelola rusun telah menambah penderitaan warga yang sedang berjuang menyambung hidup.
”Pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Pramono Anung, seharusnya memberikan solusi konkret dan humanis, bukan justru menekan warga yang sedang kesulitan ekonomi. Melakukan pengusiran paksa di situasi seperti ini adalah bentuk penelantaran terhadap warganya sendiri. Kami merasa dizholimi oleh pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung,” ujar Vernandes dalam keterangannya, Sabtu (18/07/26).
Lebih lanjut, Vernandes mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Ia mendesak Gubernur untuk segera mengambil langkah intervensi demi mencegah terjadinya krisis sosial yang lebih luas di lingkungan rusunawa.
”Kami adalah warga DKI Jakarta. Gubernur memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi kami sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Negara tidak boleh absen saat warganya kesulitan,” tegasnya.
Terkait kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil ini, Vernandes memberikan ultimatum tegas. Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segera menunjukkan iktikad baik untuk memberikan solusi atau menghentikan upaya pengusiran paksa, warga rusun dari berbagai wilayah di Jakarta menyatakan siap bergerak.
”Jika aspirasi kami tidak didengar dan pemerintah tidak segera bertindak, kami warga rusun akan melakukan konsolidasi besar-besaran. Kami siap mengepung dan menduduki Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung kepada Gubernur,” tutup Vernandes.(zr).
