spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

MA Batalkan Suket Penyetaraan, KOM-JU Resmi Laporkan Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri

​JAKARTA, ZONARILIS.COM — Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOM-JU) secara resmi melayangkan laporan pengaduan dugaan tindak pidana pemalsuan surat ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: 023/PP/KOM-JU/XI/2026 tertanggal 4 November 2026 dan telah diterima secara resmi oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam Bareskrim Polri.

​Laporan ini diajukan langsung oleh jajaran Pimpinan Pusat KOM-JU, yang meliputi Ketua Umum Fietry Roza, A.Md, Sekretaris Jenderal Slamet Riyadi, serta unsur Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) di antaranya Apek Saiman, S.H., Imam Sunarto, S.E., Tunggul Manurung, S.H., dan Yusron Jaenuri.

​Dalam pokok perkaranya, KOM-JU melaporkan Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terlapor atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Ayat (2) Jo Pasal 20 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 / UU No. 1 Tahun 2026). Langkah hukum ini diambil menyusul terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

BACA JUGA :  CBA Desak Menkomdigi Laporkan Direksi BCA dan Mandiri ke Polisi Terkait Ribuan Rekening Judol

​Berdasarkan putusan kasasi tersebut, Surat Keterangan (SUKET) Penyetaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dinyatakan batal demi hukum, tidak sah, atau dibatalkan. Dokumen surat keterangan inilah yang sebelumnya diduga digunakan dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

​Menanggapi langkah hukum yang ditempuh organisasinya, Ketua Umum KOM-JU, Fietry Roza, A.Md, memberikan pernyataan tegas pada Jumat (6/11/2026):

​”Laporan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk komitmen moral dan konstitusional kami dalam menegakkan prinsip negara hukum yang sejati. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, status hukum dokumen tersebut telah jelas batal demi hukum. Kami meminta Bareskrim Mabes Polri untuk memproses laporan ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu demi menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) bagi seluruh warga negara.”

BACA JUGA :  Skandal Bea Cukai Seret Anggota BPK, CBA: Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk!

​Melalui laporan ini, KOM-JU berharap pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Bareskrim Mabes Polri, dapat segera menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya keadilan dan kebenaran.(zr)

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer