JAKARTA, zonarilis.com – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) menilai kinerja Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu dievaluasi secara menyeluruh. FPPJ menyoroti adanya kesan bahwa aktivitas publik Wali Kota lebih banyak menampilkan dokumentasi dan pencitraan di media sosial dibandingkan memastikan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat.
Ketua Umum FPPJ, Endriansyah, mengatakan bahwa jabatan kepala wilayah harus diukur dari dampak nyata kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan dari intensitas unggahan di media sosial.
“Media sosial memang penting sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Namun, media sosial tidak boleh menjadi ukuran utama keberhasilan seorang pemimpin. Warga membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar konten,” tegas Endriansyah.
FPPJ menilai masih terdapat sejumlah persoalan di Jakarta Pusat yang memerlukan perhatian serius, mulai dari penanganan kebersihan lingkungan, pengawasan fasilitas umum, ketertiban kawasan, hingga respons cepat terhadap berbagai aduan masyarakat. Menurut FPPJ, berbagai persoalan tersebut harus menjadi prioritas utama dibanding membangun citra personal di ruang digital.
FPPJ juga mengingatkan bahwa seorang Wali Kota merupakan perpanjangan tangan Gubernur DKI Jakarta di wilayah administrasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja Wali Kota merupakan kewenangan yang harus dilakukan secara objektif berdasarkan capaian pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta kepuasan masyarakat.
Atas dasar itu, FPPJ mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Wali Kota Jakarta Pusat. Apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya perbaikan signifikan terhadap pelayanan publik dan penyelesaian persoalan masyarakat, FPPJ meminta Gubernur mengambil langkah tegas berupa pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat demi meningkatkan kualitas pemerintahan.
“Jakarta membutuhkan pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, bekerja menyelesaikan persoalan, bukan sekadar hadir di lini masa media sosial. Kepemimpinan harus dibuktikan melalui hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh warga,” tutup Endriansyah.
FPPJ menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Jakarta secara kritis, independen, dan konstruktif sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (zr)
