JAKARTA, Zonarilis.com – Center For Budget Analysis (CBA) melayangkan protes keras terkait rencana pengadaan kendaraan operasional Sekolah Rakyat tahun 2026 di Kementerian Sosial (Kemensos). Lembaga pengawas anggaran ini menemukan adanya selisih harga yang tidak wajar dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti pagu anggaran sebesar Rp74 miliar yang dialokasikan untuk memboyong 212 unit kendaraan operasional sekolah. Dalam hitungan CBA, harga per unit mobil tersebut dipatok sebesar Rp350 juta.
Angka ini dinilai janggal karena pada pengadaan tahun 2025, harga per unit kendaraan serupa hanya sebesar Rp301,5 juta. Artinya, ada lonjakan harga sebesar Rp48,5 juta per unit yang sulit diterima secara nalar anggaran.
”Ini ada kenaikan harga yang sangat tajam dalam kurun satu tahun. Kami mempertanyakan dasar kenaikan Rp48,5 juta per unit ini. Apakah ini mengikuti harga pasar atau ada faktor lain yang dipaksakan?” tegas Uchok dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).
Uchok menegaskan bahwa lonjakan harga yang tak berdasar ini sangat mengandung dugaan praktik mark-up. Ia meminta KPK tidak tinggal diam dan segera mengaudit pos anggaran di Sekretariat Jenderal Kemensos tersebut untuk memastikan tidak ada aliran dana yang menyimpang.
Secara spesifik, Uchok juga menyinggung apakah kenaikan harga ini memiliki kaitan dengan kepentingan politik tertentu di luar tugas pokok kementerian.
”KPK harus membuktikan apakah kenaikan harga ini murni karena kondisi ekonomi atau ada faktor lain, misalnya terkait momentum menjelang Muktamar NU. Transparansi adalah harga mati,” tambahnya. Menjadi tumpuan harapan masyarakat kecil untuk mendapatkan pendidikan, kini justru dibayangi isu pemborosan. CBA mengkhawatirkan pengadaan ratusan kendaraan ini hanya menjadi “proyek simbolis” yang menguras APBN tanpa memberikan dampak langsung bagi kualitas belajar-mengajar.
Bagi CBA, anggaran sebesar Rp74 miliar tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan langsung untuk pemenuhan fasilitas pendidikan bagi warga kurang mampu daripada digunakan untuk membeli kendaraan dengan harga yang diduga telah digelembungkan.
”Bagi rakyat kecil, angka-angka ini seperti ironi yang menyakitkan. Di saat kebutuhan dasar masyarakat sulit terpenuhi, anggaran negara justru dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dengan harga yang tidak masuk akal,” tutup Uchok.(Red).
