JAKARTA, ZONARILIS.COM — Di balik perdebatan normatif relasi perdata utang-piutang, polemik transaksi finansial senilai Rp180 juta yang menyeret Yoga Ferdiana—Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Setiabudi, eks Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Utara periode Oktober–Desember 2024—sesungguhnya merentangkan satu persoalan fundamental: di mana letak garis demarkasi antara dompet privat aparatur dan kedaulatan marwah korps birokrasi?
Lewatnya tenggat Surat Teguran (Somasi) per Senin, 14 September 2026, dari Firma Hukum Pasaribu Silitonga & Partners tanpa kepastian pelunasan minimal atau iktikad baik yang dituntut, memicu eskalasi dari sekadar sengketa keperdataan menuju uji validitas etik administratif.
Kuasa hukum pemberi pinjaman, Salomo Silitonga, S.H., menegaskan bahwa skala angka dan irisan waktu penugasan struktur pemerintahan menuntut pembacaan yang lebih jernih dari sekadar “urusan pribadi biasa”.
“Rp180 juta bukan angka receh. Ketika transaksi itu beririsan dengan masa aktif kepemimpinan struktural di kelurahan, publik berhak memastikan apakah ada relasi kuasa, pengaruh diskresi, atau benturan kepentingan yang mereduksi objektivitas pelayanan publik,” ujar Salomo, Senin (14/09/2026).
Persoalan ini menyentuh tiga titik uji anatomi birokrasi. Secara normatif melalui UU No. 20/2023 tentang ASN dan PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS, larangan penyalahgunaan pengaruh jabatan menguji ada atau tidaknya conflict of interest latent pada grey area kedekatan temporal transaksi dengan struktur kekuasaan lokal.
Di sisi lain, perbandingan sosiologis birokrasi menghadirkan preseden pembebastugasan eks Lurah Malaka Sari, Eric Dasya Refanda (skala ±Rp17 juta). Kesenjangan nominal sepuluh kali lipat lebih tinggi menuntut Pemprov DKI Jakarta membuktikan bahwa instrumen penegakan disiplin berlaku ajek (equality before the regulation), tanpa pandang bulu terhadap posisi jabatan struktural saat ini sebagai Kasipem Setiabudi.
Pada simpul penindakan, Inspektorat Pemprov DKI Jakarta berada pada posisi krusial untuk melakukan verifikasi faktual atas latar belakang transaksi guna membersihkan ruang kecurigaan, tanpa melompati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) melalui penyediaan ruang klarifikasi yang fair.
“Tuntutan kami sederhana: jangan ada standar ganda. Kalau terbukti murni perdata dan bersih dari implikasi etik jabatan, jelaskan terbuka. Sebaliknya, jika ada pelanggaran marwah dan disiplin korps, tegakkan aturan,” tegas Salomo.
Hingga laporan ini diturunkan, ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Yoga Ferdiana maupun sikap resmi Inspektorat Pemprov DKI Jakarta tetap terbuka guna merawat objektivitas pemberitaan dan marwah tata kelola pemerintahan yang akuntabel.(zr).
