JAKARTA, ZONARILIS.COM – Kasus dugaan suap pengurusan impor yang menjerat Blueray Cargo terus bergulir dan memicu polemik baru. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara blak-blakan menyebut bahwa perkara ini bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa, melainkan arena “pertarungan” kepentingan antara institusi TNI dan Polri.
Menurut Uchok, persaingan sengit dalam memperebutkan jabatan strategis di sektor sipil menjadi motor penggerak di balik layar penanganan kasus ini. Ia menduga KPK kini sedang diarahkan untuk menyasar target tertentu demi menyingkirkan figur-figur yang dianggap berseberangan dengan kepentingan pihak tertentu.
”Kasus Blueray Cargo ini sarat muatan politik. Ada rivalitas untuk menguasai jabatan strategis antara tentara dan polisi. KPK, yang saat ini dipimpin oleh jenderal polisi, terlihat fokus menyudutkan institusi Bea dan Cukai,” ujar Uchok saat dimintai keterangan, Jumat (26/6/2026).
Uchok menyoroti kejanggalan arah penyidikan KPK yang ia nilai tebang pilih. Meskipun dalam BAP pegawai Blueray, Hartanto, telah terungkap adanya aliran dana kepada oknum penegak hukum di tingkat kecamatan dan kotamadya, namun sejauh ini KPK belum menyentuh elemen kepolisian, BPK, BPOM, maupun Kementerian Perdagangan yang namanya sempat terseret.
Fokus KPK yang dinilai tajam ke arah Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dianggap Uchok sebagai langkah sistematis. Ia menduga ada upaya untuk mematikan karier Djaka yang diketahui sebagai salah satu orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.
”Sepertinya ada upaya agar anak buah Presiden Prabowo ini kariernya mati total. Ini adalah cerminan kecemburuan pihak kepolisian terhadap personel militer yang kini mulai banyak mengisi jabatan di lembaga negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia melihat situasi ini sebagai peringatan bagi Presiden Prabowo. Menurutnya, kepolisian merasa perlu memberikan “pesan” kepada pemerintah agar tetap memprioritaskan mereka dalam pembagian jabatan strategis, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
”Masyarakat sipil saat ini hanya bisa menonton dinamika ini. Satu hal yang jelas, Presiden Prabowo tampaknya lebih menaruh kepercayaan kepada militer daripada kepolisian,” pungkas Uchok.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK terkait tudingan tebang pilih tersebut. Perlu ditekankan bahwa pernyataan ini merupakan analisis dari CBA dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan hukum tetap.(zr).
