Di Balik Pembahasan RAPBN 2027, Hamka Kawal Anggaran Keselamatan Perlintasan Sebidang agar Tragedi Tak Berulang

Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, Anggota Badan Anggaran sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, kembali mengingatkan pemerintah agar APBN 2027 mulai mengalokasikan anggaran khusus untuk percepatan penyelesaian perlintasan sebidang.

Sikap tersebut menunjukkan, perhatian Hamka bukan sekadar muncul setelah adanya kecelakaan besar, tetapi merupakan bagian dari konsistensi pengawasan DPR terhadap keselamatan transportasi nasional.

Namun demikian, Hamka mengingatkan masih ada pekerjaan besar yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBN 2027, yakni percepatan penanganan perlintasan sebidang demi meningkatkan keselamatan masyarakat. Ia menjelaskan, hal itu merupakan tindak lanjut atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap sejumlah kecelakaan di perlintasan kereta api yang menelan banyak korban jiwa.

“Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan yang sangat memprihatinkan di perlintasan sebidang. Saat itu Presiden juga turun langsung meninjau lokasi dan menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu pembangunan penanganan perlintasan sebidang. Kami di Komisi V tentu sangat mengapresiasi komitmen tersebut,” ujar Hamka.

Ia menegaskan, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang konkret agar penanganannya dapat segera direalisasikan.

“Pada kesempatan ini kami mengingatkan Menteri Keuangan, seluruh jajaran pemerintah, termasuk kami di DPR, agar komitmen itu benar-benar ditindaklanjuti. Kalau tidak segera diantisipasi, kecelakaan serupa sangat mungkin kembali terjadi,” tegasnya.

Hamka menerangkan, persoalan perlintasan sebidang tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan tersebar di ribuan titik di berbagai wilayah Indonesia dengan kebutuhan penanganan yang berbeda-beda. Pada sejumlah lokasi, pemasangan palang pintu otomatis dinilai sudah memadai. Namun di titik lain diperlukan pembangunan underpass maupun flyover agar jalur kereta api tidak lagi berpotongan langsung dengan jalan raya.

“Perlintasan sebidang adalah titik perpotongan antara jalan dengan jalur kereta api. Untuk menghilangkan potensi kecelakaan, penyelesaiannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Ada yang cukup dengan palang pintu otomatis, tetapi ada juga yang harus dibangun underpass atau flyover,” jelasnya.

Meski mengakui penyelesaian seluruh perlintasan sebidang membutuhkan anggaran besar dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, Hamka menilai pemerintah harus mulai mengalokasikan anggaran secara bertahap dalam APBN 2027.

“Memang membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Tetapi kami berharap dalam rumusan kebijakan belanja pemerintah pusat tahun depan sudah mulai dialokasikan. Tidak harus sekaligus selesai, yang penting dimulai secara bertahap, pelan tetapi pasti, sehingga persoalan perlintasan sebidang di Indonesia dapat diselesaikan,” papar Hamka.

Belajar dari Kecelakaan yang Merenggut Korban Jiwa

Menurut Hamka, kecelakaan tragis di perlintasan sebidang beberapa waktu lalu menjadi pengingat bahwa persoalan tersebut tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya.

Ia mengingatkan, Presiden telah turun langsung ke lokasi kejadian dan menyampaikan komitmen pemerintah untuk membantu pembangunan fasilitas penanganan perlintasan sebidang.

Namun, lanjut Hamka, komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan anggaran yang nyata. Tanpa dukungan APBN, berbagai rencana pembangunan underpass, flyover, maupun pemasangan sistem keselamatan modern akan sulit direalisasikan.

Baginya, keselamatan masyarakat tidak boleh berhenti pada pernyataan politik, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian pemerintah menetapkan prioritas belanja negara.

Ribuan Perlintasan Masih Menjadi Ancaman

Persoalan perlintasan sebidang bukan hanya terjadi di satu daerah. Indonesia masih memiliki ribuan titik perlintasan yang memiliki karakteristik berbeda.

Sebagian cukup dilengkapi palang pintu otomatis beserta sistem peringatan modern. Namun pada kawasan dengan lalu lintas padat, solusi yang dibutuhkan jauh lebih besar, yakni pembangunan underpass maupun flyover agar jalur kendaraan tidak lagi berpotongan langsung dengan rel kereta api.

Kondisi tersebut membutuhkan perencanaan jangka panjang, koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, PT KAI, hingga dukungan anggaran yang berkesinambungan.

Konsisten Mengawal Aspirasi di Komisi V dan Banggar

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi sekaligus anggota Badan Anggaran, Hamka memiliki posisi strategis dalam memastikan isu keselamatan masuk dalam pembahasan kebijakan fiskal nasional.

Ia menilai APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai alat negara untuk melindungi keselamatan rakyat.

Karena itu, ia meminta agar mulai tahun anggaran 2027 pemerintah menyusun roadmap pendanaan penyelesaian perlintasan sebidang secara bertahap, sehingga setiap tahun terdapat kemajuan nyata.

Pendekatan bertahap tersebut dinilai lebih realistis dibanding menunggu seluruh kebutuhan anggaran tersedia sekaligus.

Investasi Keselamatan Bukan Beban, Melainkan Penghematan Jangka Panjang

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kecelakaan transportasi tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian ekonomi yang besar, mulai dari kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga biaya penanganan korban.

Karena itu, pembangunan fasilitas keselamatan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu menekan kerugian negara sekaligus melindungi masyarakat.

Pandangan inilah yang terus didorong Hamka dalam berbagai forum pembahasan anggaran.

APBN Harus Hadir Melindungi Nyawa Rakyat

Bagi Hamka, keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi ataupun besarnya proyek infrastruktur.

Yang lebih penting adalah sejauh mana negara mampu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, ia berharap APBN 2027 benar-benar memberi ruang bagi pembangunan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Hamka menegaskan, penyelesaian memang tidak dapat dilakukan dalam satu tahun. Namun selama pemerintah memiliki komitmen yang konsisten dan mulai mengalokasikan anggaran sejak sekarang, persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun itu dapat diselesaikan secara bertahap.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa APBN benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat, sehingga tragedi kecelakaan di perlintasan sebidang tidak terus berulang di masa mendatang.