JAKARTA, Zonarilis.com — Gelombang kritik tajam kembali diarahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di saat sebagian besar masyarakat masih berjibaku menghadapi himpitan biaya hidup, beban cicilan yang menumpuk, hingga jeratan pinjaman online (pinjol), alokasi anggaran fantastis untuk fasilitas mewah jajaran Dewan Komisioner OJK justru menjadi sorotan publik.
Berdasarkan investigasi yang dihimpun oleh Center For Budget Analysis (CBA), pos anggaran untuk fasilitas permainan golf bagi para petinggi OJK tercatat menelan biaya yang sangat besar dalam dua tahun anggaran. Pada tahun 2023, total anggaran golf tercatat menyentuh angka Rp15,8 miliar yang kemudian berlanjut sebesar Rp12 miliar pada tahun 2024. Rincian tersebut mencakup realisasi kode anggaran 5131024000 senilai Rp2,9 miliar pada 2023 dan Rp1,4 miliar pada 2024, serta kode 5131024002 yang merealisasikan dana sekitar Rp1,2 miliar pada 2023 dan Rp1 miliar pada tahun berikutnya.
Tidak hanya fasilitas rekreasi di lapangan hijau, sorotan publik juga tertuju pada megahnya fasilitas rumah jabatan bagi jajaran pimpinan OJK. Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah dalam keterangan tertulis nya Rabu (09/09/26), membeberkan deretan nilai fantastis pengadaan rumah jabatan yang bersumber dari sektor keuangan tersebut.
Berdasarkan catatan GSBK, rumah jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK bernilai hingga Rp5,7 miliar. Posisi strategis lainnya turut menikmati fasilitas serupa, seperti rumah jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang tercatat mencapai Rp4 miliar dan Rp3,2 miliar. Selain itu, fasilitas rumah jabatan untuk Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Ketua Komite Etik bernilai Rp3,3 miliar dan Rp1,8 miliar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp1,7 miliar.
Menurut Febri, gelontoran fasilitas mewah ini terasa sangat kontras jika disandingkan dengan kinerja penanganan pengaduan masyarakat di sektor jasa keuangan. Data mencatat bahwa perkara hukum yang ditangani OJK mengalami peningkatan dari 889 kasus pada 2024 menjadi 1.080 kasus pada 2025. Lonjakan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai efektivitas serta ketegasan lembaga pengawas dalam memberikan perlindungan konsumen.
”Kalau bicara kenyamanan, golf cuma pemanasan. Yang bikin ternganga adalah rumah jabatan. Ini bukan rumah biasa, tapi istana yang dibayar dari upeti sektor keuangan,” ungkap Febri dengan nada satire.
Ia menilai bahwa publik berhak mempertanyakan orientasi anggaran di tubuh OJK. Jika alokasi dana kenyamanan pejabat terus meroket sementara penyelesaian masalah transaksi nasabah berjalan lamban, masyarakat dikhawatirkan hanya menjadi pembayar beban bagi kemewahan segelintir elite alih-alih mendapatkan perlindungan finansial yang optimal.(zr).
, Febri Yohansyah){kind=link}