BEKASI — Keselamatan transportasi nasional tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan dan infrastruktur. Kualitas manusia yang berada di balik operasional transportasi juga menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendorong pemerintah memperkuat pendidikan vokasi perhubungan sebagai bagian dari strategi menekan kecelakaan transportasi. Menurutnya, tenaga pengajar maupun operator harus memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan keselamatan di lapangan.
Hal itu disampaikan Hamka saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
Hamka mengatakan target utama pembenahan sektor transportasi harus bermuara pada satu hal, yakni menurunkan angka kecelakaan. Ia menilai kecelakaan transportasi darat masih menjadi persoalan serius karena tidak sedikit yang berujung fatal.
“Yang menjadi target kita sebenarnya adalah mengurangi kecelakaan, baik udara, laut, maupun darat,” ujar Hamka.
Menurut legislator Partai Golkar tersebut, peningkatan kompetensi SDM harus berjalan beriringan dengan pembenahan infrastruktur. Ia menyinggung pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol agar aspek keselamatan pengguna jalan benar-benar mendapat perhatian.
Hamka juga mengingatkan bahwa pendidikan vokasi tidak boleh sekadar menghasilkan lulusan, tetapi harus melahirkan tenaga profesional yang siap menghadapi kondisi nyata di lapangan.
“Kita harus memikirkan sumber daya manusia kita itu harus benar-benar kita latih, apakah itu seorang pengajar atau operator. Kalau tidak, ini akan terjadi asal jadi saja,” tegasnya.
Ia mengapresiasi keberadaan sekolah vokasi Kementerian Perhubungan yang mendidik tenaga transportasi untuk berbagai matra, mulai dari darat, laut hingga udara. Termasuk pendidikan operator forklift yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas logistik dan kepelabuhanan.
Namun, peningkatan kualitas SDM menurut Hamka tidak akan maksimal apabila tidak dibarengi fasilitas pendidikan yang memadai. Karena itu, ia meminta teknologi simulator yang digunakan dalam pendidikan vokasi diperbarui mengikuti perkembangan teknologi transportasi.
Kebutuhan tersebut mencakup simulator transportasi darat, laut, maupun udara. Bahkan untuk simulator penerbangan, Hamka menilai terdapat kebutuhan pembaruan komponen agar sistem yang digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi penerbangan terbaru.
Persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Hamka menyebut besarnya kebutuhan sektor transportasi harus dihitung secara realistis dengan kemampuan fiskal negara. Karena itu, ia mengusulkan agar pembahasan kebutuhan anggaran untuk pendidikan vokasi dilakukan lebih awal sebelum penyusunan anggaran 2028.
“Kita harus diskusi semua, betul-betul, sehingga kita bisa bayangkan seperti apa kebutuhan anggaran di sektor pendidikan vokasi,” katanya.
Hamka menekankan, perencanaan anggaran harus berbasis data dan kebutuhan lapangan. Pemerintah perlu memisahkan kebutuhan peningkatan kualitas SDM dengan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Dengan pola perencanaan tersebut, pendidikan vokasi transportasi diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah, tetapi juga tenaga profesional yang benar-benar kompeten dan mampu menjaga keselamatan masyarakat.
Bagi Hamka, memperkuat SDM dan memperbarui teknologi pendidikan merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Sebab, semakin baik kualitas tenaga transportasi, semakin besar pula peluang menekan kecelakaan dan meningkatkan keselamatan masyarakat pengguna transportasi.
