JAKARTA, Novostina.com – Proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 Masehi tengah menjadi sorotan tajam. Center For Budget Analysis (CBA) mengungkap adanya disparitas perlakuan yang mencolok antara aktivis sekaligus seniman Chiki FawziChiki Fawzi dengan putra Menteri Haji dan Umrah RI, Barbarossa Muhammad Farros.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai drama pencopotan mendadak Chiki Fawzi saat mengikuti Diklat di Asrama Haji Pondok Gede pada Januari lalu merupakan potret buruk transparansi birokrasi.
Uchok secara blak-blakan membandingkan nasib Chiki Fawzi yang “terdepak” dengan Barbarossa Muhammad Farros yang merupakan anak kandung dari Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusup (Gus Irfan).
”Nasib Chiki Fawzi tidak seberuntung Barbarossa. Chiki hanya anak seorang artis yang tidak punya akses ke lingkaran kekuasaan, sementara Barbarossa adalah anak menteri. Padahal keduanya sama-sama memegang ID Card resmi sebagai peserta Diklat PPIH,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya.
Kejanggalan semakin mencuat saat CBA menelisik Surat Keputusan (SK) Menteri Haji dan Umrah Nomor 45 Tahun 2026. Dalam Lampiran IV SK tersebut, nama Barbarossa Muhammad Farros secara ajaib tidak ditemukan, padahal ia terpantau mengikuti proses diklat.
Uchok menduga ada skenario “senyap” di balik proses rekrutmen ini. Ia mencurigai Barbarossa tetap melaju sebagai petugas haji melalui jalur belakang yang tidak transparan.
”Jika Barbarossa tetap berangkat namun namanya sengaja disembunyikan dari SK, ini adalah ketidakterbukaan yang sangat fatal. Di mana prinsip transparansi yang dijanjikan oleh Gus Irfan?” kritiknya.
CBA menuding adanya praktik rekrutmen politik dalam penentuan petugas haji tahun ini. Menurut Uchok, fenomena “membuang” figur vokal seperti Chiki Fawzi dan memberikan ruang istimewa bagi kerabat menteri adalah tindakan yang mencederai keadilan publik.
”Chiki Fawzi dibuang begitu saja saat diklat, sementara putra menteri—yang mungkin saat ini masih ditemani istrinya, Nadya Ainiyah Putri Pembudi—diduga tetap melenggang meskipun namanya tidak tercantum secara legal dalam SK. Ini adalah rekrutmen politik petugas haji yang sangat sadis,” tutup Uchok dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Kementerian Haji dan Umrah untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan ketidaktransparanan dalam seleksi PPIH 2026 tersebut.(Red/ZR).
