JAKARTA, zonarilis.com – Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong penguatan konektivitas transportasi dengan wilayah Jakarta Barat guna menunjang mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Maulana A Damanik, dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk transformasi Infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Ekonomi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis, (7/5/2026).
Menurut Maulana, integrasi transportasi antarwilayah menjadi kebutuhan strategis, mengingat tingginya pergerakan warga dari Tangerang menuju Jakarta Barat maupun sebaliknya setiap hari.
“Harapannya masyarakat dapat beralih menggunakan angkutan massal yang aman dan nyaman, serta terhubung dengan moda lain seperti Transjakarta, KRL Commuter Line, dan KA Bandara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Tangerang memiliki program unggulan bertajuk 3G, yaitu Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan Gampang Sembako. Pada sektor transportasi, program Gampang Sekolah difokuskan melalui penyediaan layanan angkutan gratis bagi pelajar.
Layanan ini memanfaatkan armada Bus Trans Tangerang atau Bus Tayo serta angkutan pengumpan Si Benteng. Program tersebut menyasar pelajar SD hingga SMA/sederajat dengan syarat menggunakan seragam sekolah.
Operasional layanan dibagi dalam tiga waktu, yakni pukul 05.00–08.30 WIB, 12.00–15.00 WIB, dan 16.30–18.00 WIB, serta berlaku di seluruh koridor.
Selain itu, sejumlah rute Trans Tangerang Ayo telah terintegrasi dengan moda lain, seperti Transjakarta, KRL, hingga KA Bandara melalui Terminal Poris, serta terhubung dengan Koridor 13 Transjakarta di kawasan CBD Ciledug.
Maulana menambahkan, koordinasi lintas wilayah sejauh ini telah berjalan secara teknis di lapangan, meski secara administratif masih perlu diperkuat melalui kesepakatan resmi antar pemerintah daerah.
“Koordinasi teknis sudah berjalan, tinggal ditindaklanjuti secara administratif. Masukan dari forum ini akan kami sampaikan kepada pimpinan,” katanya.
FGD tersebut mengangkat tema transformasi infrastruktur menuju akselerasi perekonomian, yang diharapkan mampu memperkuat sinergi antarwilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis konektivitas transportasi.
Ia juga menyoroti tantangan kewenangan dalam penanganan infrastruktur jalan, khususnya jalan provinsi yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.
“Untuk jalan kota bisa langsung ditangani, namun jalan provinsi harus melalui koordinasi dan surat resmi agar segera ditindaklanjuti, terutama jika berdampak pada kelancaran lalu lintas,” kata dia.
Selain itu dia bercerita, tantangan lainnya salam setiap adanya proyek infrastruktur yaitu adanya banyak kepala di lapangan yang kerap menjadi masalah baru bahkan berpotensi penghambat pembangunan infrastruktur, yang sangat disayangkan jika telah dilakukan rencana yang komprehensif jika harus tertunda atau penolakan.
“Kebetulan saya juga pernah jadi lurah, dari wilayah, kalau ada pembangunan infrastruktur ada yang ini yang itu, seperti gula,” tandanya. ***
