JAKARTA, zonarilis.com – Manajemen PT PLN (Persero) di bawah komando Darmawan Prasodjo kembali mendapat sorotan tajam. Pasalnya, pemadaman listrik bergilir yang terus berulang di Pulau Jawa memicu kemarahan publik. Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, bahkan secara tegas mendesak Darmawan Prasodjo untuk mundur dari jabatan Direktur Utama sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada negara dan masyarakat.
Menurut Febri, ritual permohonan maaf yang terus diulang oleh manajemen PLN setiap kali terjadi blackout telah kehilangan kredibilitasnya. Ia menilai pola komunikasi tersebut hanya menjadi pelarian tanpa adanya solusi jangka panjang yang fundamental.
”Publik sudah lelah dengan permintaan maaf. Blackout di Sumatera berulang, sekarang di Pulau Jawa pun terjadi lagi. Permohonan maaf seakan dijadikan instrumen untuk menutupi kegagalan manajemen dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional,” ujar Febri dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Lebih jauh, Febri menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan. Ia menegaskan bahwa kerugian materiil yang dialami masyarakat dan pelaku usaha akibat pemadaman listrik tidak bisa dibayar hanya dengan kata maaf.
”Kami menuntut langkah konkret. PLN harus berani bertanggung jawab, termasuk menghitung dan memberikan kompensasi nyata bagi pelanggan yang dirugikan oleh pemadaman berulang ini,” tegasnya.
Di balik karut-marut teknis kelistrikan, GSBK membongkar potret buram kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. Mengutip data Center for Budget Analysis (CBA), GSBK mencatat adanya lonjakan utang yang mengkhawatirkan.
Tercatat, utang PLN pada tahun 2025 membengkak hingga Rp804,2 triliun, naik drastis dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp736,4 triliun. GSBK menilai, absennya efisiensi dan tata kelola keuangan yang buruk menjadi pemicu utama terus membengkaknya beban utang tersebut.
Melihat kondisi yang semakin tidak menentu, GSBK melayangkan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi PLN.
”Presiden Prabowo harus mengambil langkah tegas. Kami meminta agar Dirut PLN segera dicopot dan dilakukan audit investigatif terhadap kondisi keuangan perusahaan. Jangan sampai masalah utang dan ketidakandalan listrik ini menjadi bom waktu bagi negara,” pungkas Febri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT PLN (Persero) belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut. Sebelumnya, Darmawan Prasodjo sempat menyatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras dalam pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan ke rumah tangga dan industri kembali stabil.(zr).
