JAKARTA, zonarilis.com – Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya (GPBI) DKI Jakarta menilai peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2026 sebagai titik balik penguatan hubungan industrial di Indonesia. Ketua PD GPBI DKI Jakarta, Tohenda, S.H., M.H., menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah membawa angin segar melalui kebijakan yang memadukan perlindungan hukum dengan peningkatan kesejahteraan yang terukur.
”May Day tahun ini adalah momentum untuk memperkuat sinergi. Kami melihat ada kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk menempatkan buruh sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar objek industri,” tegas Tohenda dalam rilis resminya, Jumat (1/5/2026).
Tohenda memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi kebijakan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto:
- Intervensi Upah yang Berani: Keputusan menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%—melampaui usulan kementerian—dianggap sebagai langkah berani untuk menggerakkan roda ekonomi melalui daya beli buruh.
- Keamanan Pasca-PHK: Melalui PP Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah memberikan kepastian hidup bagi pekerja terdampak efisiensi dengan jaminan 60% gaji selama setengah tahun.
- Ketahanan Sosial Pekerja: Program pembangunan 20.000 unit rumah murah dan stabilisasi harga pangan nasional yang efektif menjaga nilai riil pendapatan buruh.
- Perlindungan Sektor Digital: Komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal dan platform digital yang selama ini berada di area abu-abu hukum.
GPBI juga menyoroti komitmen pemerintah dalam memperbaiki regulasi melalui rencana pengesahan UU Ketenagakerjaan baru yang lebih berkeadilan serta dukungan terhadap RUU PPRT. Di sisi lain, kaum buruh secara tegas mendukung langkah Presiden dalam memerangi korupsi secara sistemik.
”Kami berdiri bersama Presiden dalam mendukung aksi tegas Kejagung, KPK, dan Polri. Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah harga mati untuk memastikan kekayaan negara kembali kepada rakyat, termasuk untuk kesejahteraan kaum buruh,” tambah Tohenda.
Dalam menghadapi ketidakpastian global, GPBI DKI Jakarta berkomitmen menjaga kondusivitas dalam negeri dan mendukung visi ekonomi Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri). Namun, Tohenda juga memberikan catatan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa adanya kriminalisasi terhadap gerakan buruh.
”Kami menolak segala bentuk gangguan atau rongrongan yang ingin merusak stabilitas nasional. Kami mendukung penuh jalannya pemerintahan ini demi tercapainya ekonomi Indonesia yang mandiri dan inklusif,” tutupnya.(Red).
