JAKARTA, zonarilis.com – Di tengah arus ketidakpastian global yang semakin kompleks—mulai dari gejolak ekonomi hingga disrupsi rantai pasok—kebutuhan akan komunikasi pemerintah yang berintegritas menjadi pertaruhan krusial bagi masa depan demokrasi. Menjawab tantangan tersebut, The Habibie Center sukses menggelar Habibie Democracy Forum (HDF) di Wisma Habibie & Ainun di Jakarta pada selasa (26/05/26), dengan fokus utama pada penguatan komunikasi krisis bagi para penyelenggara negara. Dalam forum ini, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, menegaskan bahwa moto “demokrasi tak boleh henti” harus menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam mengelola narasi publik di masa sulit.
Dewi Fortuna Anwar menyoroti bahwa komunikasi krisis yang efektif bukan sekadar perkara penyampaian informasi, melainkan instrumen vital untuk merawat kepercayaan masyarakat dan memperkuat kohesi sosial. Dalam paparannya, ia memberikan peringatan tegas bahwa kegagalan dalam berkomunikasi akan membuat fondasi demokrasi menjadi rapuh, bahkan penyalahgunaan narasi secara terus-menerus dapat mematikan nilai-nilai demokrasi secara perlahan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk meninggalkan pola komunikasi otoriter yang cenderung bersifat monolog dan manipulatif. Sebagai gantinya, pemerintah demokratis harus beralih ke pola komunikasi yang dialogis, transparan, dan akuntabel, meskipun harus menyampaikan kebenaran yang pahit kepada publik.
Untuk mewujudkan komunikasi krisis yang tangguh dan cerdas, Dewi Fortuna mengusulkan lima pilar strategis bagi penyelenggara negara. Langkah pertama adalah transparansi fakta yang menyajikan data akurat tanpa ditutup-tutupi, diikuti dengan konsistensi pesan antarpejabat untuk menghindari kegaduhan narasi. Selanjutnya, pemerintah dituntut untuk menunjukkan empati melalui bahasa yang mudah dipahami, meninggalkan jargon birokratis yang berjarak, serta membuka ruang partisipasi publik yang otentik dan bukan hasil rekayasa opini. Prinsip kelima adalah kolaborasi, di mana akademisi, media independen, dan masyarakat sipil diposisikan sebagai mitra verifikasi untuk memperkuat legitimasi kebijakan di mata rakyat.
Diskusi strategis ini dipandu oleh Afdal Makkuraga Putra (Associate Fellow, The Habibie Center) dan menghadirkan deretan panelis ahli untuk membedah tantangan komunikasi di era modern. Para narasumber yang terlibat meliputi Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fahd Pahdepie; Founder Story of Anggy, Anggy Pasaribu; serta Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Julian Aldrin Pasha. Melalui forum ini, para ahli menekankan bahwa pemerintah yang kuat tidak diukur dari kepiawaian menyembunyikan kelemahan, melainkan dari keberanian untuk menghadapi realitas bersama rakyatnya. Forum ini menjadi komitmen nyata The Habibie Center dalam memastikan bahwa pilar demokrasi tetap berdiri tegak melalui budaya komunikasi yang cerdas, jujur, dan berintegritas.
Tentang The Habibie Center: Lembaga independen yang berdedikasi memajukan demokrasi dan hak asasi manusia melalui riset, advokasi, dan dialog strategis.(zr).
