MUNA – Sebanyak 400 unit program bedah rumah dipastikan akan digulirkan di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, pada tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu bantuan perumahan terbesar yang diterima daerah otonom baru itu dalam beberapa tahun terakhir.
Program ini lahir dari kolaborasi aspirasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni.
Di tengah masih banyaknya rumah semi permanen dan hunian tidak layak di wilayah pedesaan Muna Barat, bantuan tersebut disambut sebagai angin segar bagi masyarakat. Namun di balik besarnya jumlah bantuan itu, muncul pula sejumlah tantangan mulai dari validitas data penerima, pengawasan pelaksanaan, hingga potensi persoalan administrasi di lapangan.
Bupati La Ode Darwin menyebut daerahnya memperoleh total 400 unit bantuan yang terdiri dari 346 unit melalui jalur aspirasi DPR RI dan tambahan 54 unit dari Kementerian PKP.
“Alhamdulillah, Muna Barat mendapatkan bantuan program bedah rumah tahun 2026. Sebanyak 346 unit berasal dari aspirasi Bapak Ridwan Bae dan tambahan 54 unit dari Kementerian PKP,” ujar La Ode Darwin.
Menurutnya, tambahan kuota tersebut diperoleh setelah pemerintah daerah melakukan koordinasi intensif dengan kementerian terkait.
Potret Rumah Tidak Layak Huni di Muna Barat
Di sejumlah desa di Kabupaten Muna Barat, kondisi rumah warga masih menjadi persoalan mendasar. Beberapa rumah warga masih berdinding papan lapuk, beratapkan seng bocor, serta memiliki lantai tanah yang rawan memicu gangguan kesehatan.
Berdasarkan penelusuran di sejumlah wilayah pedesaan, keterbatasan ekonomi membuat banyak keluarga belum mampu melakukan renovasi rumah secara mandiri. Sebagian warga bahkan tinggal di bangunan yang sudah tidak memenuhi standar keselamatan dasar.
Kondisi tersebut diperparah oleh faktor geografis wilayah kepulauan yang membuat biaya material bangunan relatif lebih mahal dibanding daerah perkotaan di Sulawesi Tenggara.
Program bedah rumah pun dinilai menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar bantuan sosial biasa. Pemerintah daerah menilai keberadaan hunian layak berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas ekonomi keluarga.
“Harapannya masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih sehat, aman, dan nyaman,” kata La Ode Darwin.
Investigasi Data Penerima Jadi Sorotan
Meski program ini disambut positif, proses pendataan penerima bantuan menjadi perhatian utama berbagai pihak. Dalam sejumlah program bantuan rumah sebelumnya di berbagai daerah, persoalan ketidaktepatan sasaran kerap memicu polemik sosial.
Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyatakan akan melakukan verifikasi ketat terhadap calon penerima manfaat. Verifikasi itu meliputi: kondisi fisik rumah, tingkat ekonomi keluarga, status kepemilikan lahan, hingga legalitas bangunan.
Langkah tersebut dianggap penting untuk mencegah bantuan jatuh kepada pihak yang tidak berhak.
Hasil penelusuran menunjukkan, persoalan administrasi kepemilikan lahan masih menjadi kendala di beberapa desa. Tidak sedikit warga yang telah lama menempati tanah keluarga secara turun-temurun namun belum memiliki dokumen legal formal.
Jika tidak diantisipasi sejak awal, persoalan legalitas lahan berpotensi memperlambat realisasi bantuan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan akurasi data kemiskinan. Perbedaan data antara desa, kabupaten, dan pemerintah pusat sering kali menyebabkan warga yang layak justru tidak masuk daftar penerima.
Pengawasan publik pun dinilai penting agar proses penetapan penerima berlangsung transparan.
Dampak Ekonomi di Balik Program Bedah Rumah
Selain memperbaiki kualitas tempat tinggal warga, program bedah rumah diperkirakan memberi dampak ekonomi cukup besar di tingkat lokal.
Dengan jumlah mencapai 400 unit, kebutuhan material bangunan dipastikan meningkat. Aktivitas tersebut berpotensi menggerakkan sektor perdagangan bahan bangunan, jasa tukang, hingga tenaga kerja harian di Muna Barat.
Beberapa pelaku usaha material lokal memperkirakan proyek bedah rumah akan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat desa selama proses pembangunan berlangsung.
Program ini juga dinilai dapat membantu membuka lapangan kerja sementara bagi masyarakat setempat, terutama tukang bangunan dan pekerja konstruksi informal.
Efek berganda ekonomi tersebut menjadi penting bagi Muna Barat yang masih menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi dan keterbatasan investasi sektor industri.
Peran Aspirasi DPR RI dalam Pembangunan Daerah
Bantuan rumah layak huni yang berasal dari jalur aspirasi DPR RI menunjukkan pentingnya peran politik anggaran dalam pembangunan daerah.
Sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perumahan, Ridwan Bae dinilai memiliki posisi strategis dalam memperjuangkan kebutuhan daerah, khususnya Sulawesi Tenggara.
Program aspirasi seperti ini kerap menjadi instrumen percepatan pembangunan di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau program reguler pemerintah pusat.
Namun demikian, pengamat kebijakan publik menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, melainkan juga kualitas pengawasan dan transparansi pelaksanaannya.
Tanpa pengawasan yang baik, program bantuan rumah rawan menghadapi persoalan seperti: kualitas bangunan rendah, keterlambatan pengerjaan, hingga dugaan praktik titipan penerima manfaat.
Karena itu, keterlibatan pemerintah desa, masyarakat, dan aparat pengawasan dianggap sangat penting sejak tahap pendataan hingga pelaksanaan pembangunan.
Tantangan Daerah Otonom Baru
Sebagai daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur dasar, termasuk kualitas permukiman masyarakat.
Keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah kabupaten sangat bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan.
Program bedah rumah dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kawasan kumuh di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah berharap seluruh bantuan dapat terealisasi tepat waktu pada 2026 dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Jika pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran, program ini tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga dapat menjadi fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat Muna Barat dalam jangka panjang.
