JAKARTA, zonaril – Aroma “permainan” besar di balik kasus suap impor Blueray Cargo semakin menyengat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di bawah mikroskop publik setelah dinilai sengaja melakukan penyidikan “setengah hati” demi melindungi jaringan mafia pelabuhan yang lebih besar.
Dalam diskusi publik bertajuk “Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Cokelat Muda dan Cokelat Tua Dilindungi?” yang digelar di Wizzmie Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026), para pakar dan aktivis membongkar praktik dagelan hukum yang diduga sengaja dimainkan oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut.
Moderator diskusi, Jajang Nurjaman, yang juga Koordinator CBA, membuka forum dengan pernyataan telak. “Kita tidak sedang membahas kasus ecek-ecek. Kita sedang menguji integritas KPK: apakah mereka benar-benar pemburu koruptor, atau justru sekadar ‘penjaga pintu’ yang mengamankan aktor-aktor intelektual di balik skandal impor ini?” ujar Jajang, memantik atmosfer diskusi yang panas.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, tak ragu menyebut bahwa KPK sedang melakukan manipulasi BAP. Uchok membeberkan bahwa KPK sengaja membiarkan “kode amplop” yang merujuk pada instansi penegak hukum dan kementerian strategis tetap menjadi misteri.
”KPK hanya berani menyentuh level teri. Padahal, jejak aliran dana ke instansi lain itu nyata dalam BAP Hartanto. Jika KPK terus membisu soal ini, berarti mereka memang sengaja mengamankan para mafia besar. Saya pastikan, dalam waktu dekat CBA akan mengirimkan surat resmi ke Dumas KPK. Kami tantang KPK: periksa 20 perusahaan lain yang melakukan praktik under-invoicing yang sama, atau KPK akan kehilangan sisa kehormatannya di mata publik,” tantang Uchok dengan nada geram.
Senada dengan Uchok, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengeluarkan vonis keras terhadap eksistensi KPK. “Kasus Blueray Cargo ini adalah bukti nyata dagelan hukum. Ketika Bea Cukai mampu menyumbang Rp100,5 triliun untuk negara, mereka malah dikriminalisasi dengan kasus suap yang tidak seberapa. Jika KPK hanya bisa jadi alat politik, sebaiknya bubarkan saja! Lebih baik anggaran mereka dialihkan untuk rakyat yang lebih membutuhkan daripada membiayai lembaga yang hanya melindungi mafia pelabuhan,” kecam Hari.
Sisi gelap sistem kepabeanan juga dibuka oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Mus Gaber. Ia menyebut bahwa mafia kepabeanan beroperasi dengan sistem yang sangat rapi dan tertutup. “SPDP yang seharusnya transparan seringkali ‘ditelan’ sendiri oleh penyidik tanpa pernah dibuka ke publik. KPK hanya menyentuh kulit luar, sementara struktur mafia yang mengakar di pelabuhan tetap aman tak tersentuh,” ungkapnya.
Menutup diskusi, Koordinator Media Online, Helmy Romdhoni, menyoroti rute ilegal China-Taiwan-Indonesia yang kini menjadi jalur favorit penyelundupan. “Ini adalah ujian nyata bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah negara ini akan terus dikendalikan oleh segelintir mafia pelabuhan, atau berani melakukan revolusi hukum? Kasus ini adalah pertaruhan kredibilitas pemberantasan korupsi ke depan,” pungkasnya.
Diskusi ini berakhir dengan desakan keras: hentikan sandiwara hukum. Publik kini menunggu langkah konkret KPK setelah CBA secara resmi melayangkan pengaduan ke Dumas KPK. Apakah KPK berani tancap gas, atau justru semakin dalam terkubur dalam konspirasi “melindungi yang kuat”?
#SkandalBluerayCargo #MafiaPelabuhan #KPKLumpuh #UchokSkyKhadafi #RevolusiHukum #Zonarilis #BeritaInvestigatif #PemberantasanKorupsi
