BELA RAKYAT – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pemerintahan, termasuk kabinet, TNI, Polri hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna memastikan tidak ada praktik loyalitas ganda yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan.
Ketua Umum Poros Prabowo Presiden, Andianto, menilai konsolidasi pemerintahan harus dilakukan secara serius agar seluruh instrumen negara bekerja berdasarkan satu garis komando dan mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok maupun patron politik masa lalu.
Desakan tersebut mengemuka di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira Polri lainnya sebagai tersangka.
“Presiden Prabowo harus memastikan tidak ada loyalitas ganda dalam tubuh pemerintahan. Jangan sampai ada pejabat yang secara formal berada dalam pemerintahan sekarang, tetapi secara politik maupun kepentingan masih terikat dengan kelompok kekuasaan sebelumnya,” tegas Andianto.
Menurutnya, isu yang berkembang mengenai pengaruh kelompok politik lama, termasuk yang kerap diasosiasikan dengan istilah “Genk Solo”, perlu dijawab melalui evaluasi objektif, transparan, dan berdasarkan rekam jejak masing-masing pejabat.
Andianto menegaskan, persoalannya bukan asal-usul daerah, kedekatan personal, ataupun latar belakang politik seseorang. Namun, yang harus menjadi perhatian adalah apakah setiap pejabat benar-benar menjalankan amanah negara sesuai konstitusi dan garis kebijakan Presiden.
Loyalitas Ganda Bisa Menghambat Pemerintahan
Andianto menjelaskan, fenomena loyalitas ganda merupakan persoalan serius dalam pemerintahan transisi. Kebijakan politik merangkul berbagai kekuatan melalui konsep pemerintahan besar atau big tent coalition memang dapat membantu menjaga stabilitas politik.
Namun, kondisi tersebut juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Menurutnya, ada tiga faktor yang berpotensi melahirkan loyalitas ganda.
Pertama, keterikatan politik dan historis dengan patron kekuasaan terdahulu. Kedua, hubungan karier dan kepentingan jabatan yang membuat sebagian pejabat sulit melepaskan pengaruh politik masa lalu. Ketiga, strategi mengamankan posisi dengan membangun kedekatan kepada lebih dari satu pusat kekuasaan.
“Negara tidak boleh dikelola dengan mentalitas dua kaki. Jabatan publik adalah amanah, bukan alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut dibiarkan, dampaknya dapat berupa kebocoran informasi strategis, lambannya pelaksanaan program pemerintah, hingga munculnya konflik kepentingan di antara pejabat negara.
Kasus LIMS Harus Menjadi Momentum Evaluasi
Mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang diumumkan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 dinilai Andianto harus menjadi momentum pembenahan sistem keamanan negara.
Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur serta penghapusan data elektronik. Salah satu tersangka berinisial LSP adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Kasus tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pengadilan. Namun, menurut Andianto, dugaan penyalahgunaan instrumen pengawasan negara tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
“Kalau benar ada penyalahgunaan kewenangan penyadapan, ini persoalan serius. Instrumen negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun agenda politik tertentu,” katanya.
Tiga Sektor Strategis Harus Dievaluasi
Andianto mendorong Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap tiga sektor strategis.
Pertama, TNI dan Polri. Penguatan disiplin, pengawasan internal, serta profesionalisme aparat harus menjadi prioritas. Seluruh personel harus bekerja berdasarkan konstitusi, hukum, dan rantai komando yang sah.
Kedua, kabinet dan birokrasi pemerintahan. Evaluasi perlu menyentuh jabatan strategis, terutama pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden. Penempatan pejabat harus mengutamakan integritas, kapasitas, dan sistem meritokrasi.
Ketiga, BUMN. Direksi dan komisaris perusahaan negara harus dipastikan bekerja secara profesional. BUMN tidak boleh menjadi tempat pembagian kekuasaan politik ataupun instrumen pembiayaan kepentingan kelompok.
“Jangan sampai perusahaan negara menjadi benteng kepentingan politik. BUMN harus menghasilkan manfaat bagi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional,” tegasnya.
Bersih-bersih Harus Berdasarkan Bukti, Bukan Balas Dendam Politik
Meski mendorong pembenahan menyeluruh, Andianto mengingatkan agar langkah Presiden Prabowo tidak berubah menjadi aksi balas dendam politik.
Menurutnya, pejabat yang terbukti memiliki konflik kepentingan, menyalahgunakan kewenangan, atau tidak memenuhi standar profesional harus dievaluasi sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.
Sebaliknya, pejabat yang memiliki rekam jejak baik tidak boleh disingkirkan hanya karena berasal dari pemerintahan sebelumnya atau memiliki kedekatan dengan kelompok politik tertentu.
“Bersih-bersih pemerintahan harus dilakukan dengan ukuran yang jelas. Jangan berdasarkan sentimen, tetapi berdasarkan integritas, kompetensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan negara,” ujarnya.
Ia juga menilai konsolidasi pemerintahan perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan, maupun perekonomian nasional.
Prabowo Harus Memastikan Pemerintahan Berjalan Tegak Lurus
Diketahui, Presiden Prabowo telah melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur keamanan nasional.
Andianto berharap momentum pergantian kepemimpinan di Polri dapat diikuti pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola institusi negara lainnya.
Baginya, konsolidasi pemerintahan bukan sekadar pergantian orang atau pergeseran jabatan, melainkan memastikan seluruh aparatur negara bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Presiden Prabowo harus memiliki kendali pemerintahan yang efektif. Tidak boleh ada negara di dalam negara, tidak boleh ada pusat kekuasaan bayangan, dan tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih loyal kepada kelompok tertentu dibandingkan kepada konstitusi dan negara,” pungkas Andianto.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya partai politik yang bergabung dalam koalisi, tetapi juga dari soliditas institusi, integritas pejabat, serta kemampuan menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.










