JAKARTA, Zonarilis.com — Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas proses analisis dan penjaminan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Desakan ini dipicu oleh ditemukannya dugaan kejanggalan pada 10 bidang tanah berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) senilai Rp110,9 miliar yang dijadikan agunan, lantaran di atasnya masih berdiri bangunan Taman Kanak-Kanak (TK) aktif hingga situs pemakaman.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai temuan ini mengindikasikan adanya celah serius dalam penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta mekanisme penilaian aset (appraisal) pada bank BUMD tersebut.
”Kalau ada taman kanak-kanak yang masih aktif digunakan sebagai tempat pendidikan, bagaimana aset tersebut dijadikan agunan kredit?” tegas Uchok kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).
Persoalan ini bermula pada tahun 2021 saat PT RN mengajukan permohonan suplesi kredit kepada Bank BJB. Permohonan tersebut bertujuan untuk menambah plafon kredit sekaligus memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman yang sedang berjalan.
Dalam proses pengajuan tambahan fasilitas tersebut, PT RN menyertakan jaminan tambahan berupa aset tetap milik perusahaan terafiliasi dalam grupnya, yakni PT PG2. Agunan tambahan berupa 10 bidang tanah berstatus SHGB yang dilengkapi Surat Hak Tanggungan (SHT) tersebut ditaksir memiliki nilai mencapai Rp110,9 miliar.
Aset-aset tanah tersebut tercatat tersebar di sejumlah lokasi, di antaranya wilayah Balerante, Palimanan Timur, Palimanan Barat, Palimanan, dan Semplo.
Berdasarkan penelusuran CBA, kondisi faktual di lapangan atas 10 bidang tanah yang diagunkan tersebut menunjukkan sejumlah persoalan:
Bangunan TK Aktif: Keberadaan fasilitas pendidikan yang masih beroperasi dinilai berisiko menimbulkan kendala hukum dan sosial yang rumit apabila debitur mengalami gagal bayar (default) dan aset harus dieksekusi atau dilelang.
Gudang Disewakan ke Pihak Ketiga: Adanya bangunan gudang produksi briket arang yang telah disewakan selama kurang lebih enam bulan. CBA mempertanyakan apakah status sewa dan hak pihak ketiga tersebut sudah diperhitungkan dalam analisis risiko kredit.
Makam Nyi Brintik: Ditemukannya situs makam Belanda yang dikenal warga sekitar sebagai Makam Nyi Brintik. Keberadaan makam ini memunculkan pertanyaan terkait status riwayat tanah, hak publik, serta aspek pelestarian cagar budaya.
Uchok juga sempat melontarkan sindiran mengenai kemungkinan keterkaitan situs makam tersebut dengan taman makam keluarga milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) Bank BJB di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Namun, CBA menekankan bahwa dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dokumen lebih lanjut.
CBA menegaskan bahwa keberadaan fasilitas umum maupun besarnya nilai agunan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dinilai mutlak diperlukan untuk memastikan tidak ada prosedur hukum yang dilanggar.
CBA mengimbau Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa dokumen-dokumen terkait, termasuk:
- Berkas perjanjian suplesi kredit PT RN tahun 2021.
- Laporan Penilaian Agunan (Appraisal Report) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- Hubungan kepemilikan dan afiliasi antara PT RN, PT PG2, serta unit usaha dalam grupnya.
Selain itu, CBA mendesak Manajemen Bank BJB untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai penerimaan dan status hukum 10 bidang tanah tersebut demi menjunjung tinggi transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
”Penelusuran menyeluruh penting dilakukan agar pengelolaan risiko kredit perbankan berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan potensi persoalan hukum di kemudian hari,” tutup Uchok.(zr).










