spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Sentil Pramono Anung Soal IPO BUMD, Jakarta Barometer: Jangan Salahkan Pasar, Benahi Tata Kelola!

​JAKARTA, Zonarilis.com— Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangguhkan rencana penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) dua perusahaan daerah—PAM Jaya dan Bank DKI—memantik kritik tajam dari lembaga kajian kebijakan publik, Jakarta Barometer. Sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berdalih menunggu momentum kondisi pasar membaik dinilai sebagai langkah keliru yang mengabaikan persoalan mendasar di tubuh BUMD.

​Langkah mundur Pemprov DKI tersebut berawal dari pernyataan Gubernur Pramono Anung saat meresmikan Embung Bambu Hitam dan Batu Bengkong di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Pramono mengungkapkan bahwa pelemahan kondisi pasar modal menjadi alasan utama penundaan target melantai di bursa saham hingga tahun depan.

​”Sekarang ini pasarnya sedang tidak baik sehingga dengan demikian mudah-mudahan di bulan ke berapa tahun depan dua BUMD ini bisa IPO di Jakarta,” kata Pramono.

BACA JUGA :  SPB Nihil Sepanjang 2022, ASNI Desak Kejagung Usut Dugaan BBM Fiktif Kapal UPAP Dishub DKI Rp1,8 Miliar

​Menanggapi argumen tersebut, Direktur Eksekutif Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing, mengingatkan agar Pemprov DKI tidak menjadikan situasi eksternal pasar sebagai “kambing hitam” atas ketidaksiapan manajerial internal BUMD. Menurut Jim, tudingan ke arah pasar modal hanya mempertegas ketimpangan antara ambisi politik dan kapasitas eksekusi Pemprov DKI.

​”Jangan salahkan pasar! Pernyataan Gubernur Pramono Anung yang berlindung di balik alasan kondisi pasar memperlihatkan secara telanjang realitas tata kelola BUMD DKI Jakarta: Nafsu Besar, Kemampuan Lemah. Sejak awal wacana IPO ini dilempar ke publik seolah-olah BUMD kita sudah sangat siap, padahal begitu diuji standar teknis bursa dan responsivitas pasar, Pemprov DKI justru balik kanan,” tegas Jim Lomen Sihombing dalam rilis kajian resminya di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

BACA JUGA :  Titip 4 Aspirasi Warga Pulau, BAJA Dukung Penugasan Transjakarta Kelola Angkutan Perairan

​Jim menyoroti secara khusus performa PAM Jaya yang dinilai belum menuntaskan kewajiban dasarnya kepada publik. Persoalan teknis seperti tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water/NRW) yang masih tinggi, ketimpangan akses jaringan pipa, hingga keluhan kualitas air bersih warga Jakarta dinilai jauh lebih mendesak untuk diselesaikan daripada memaksakan aksi korporasi di bursa saham.

​”Bagaimana mungkin Gubernur Pramono Anung optimis menargetkan IPO tahun depan jika pelayanan air bersih bagi warga Jakarta masih penuh kendala? Kebutuhan dasar rakyat atas air bersih adalah mandat utama BUMD, bukan mengejar nilai komersialisasi pasar modal semata,” ujar Jim.

​Jakarta Barometer pun mendorong Gubernur Pramono Anung untuk menghentikan retorika panggung politik dan segera berfokus pada evaluasi serta pembenahan mendasar di jajaran manajemen BUMD DKI Jakarta.

BACA JUGA :  Pramono Anung Salat Jumat di Cipinang Muara, Lanjut Ziarah ke Makam Guru Marzuki

​”Pramono Anung seharusnya tidak hanya pasif menunggu situasi pasar membaik. Yang paling mendesak untuk dijaga dan dibenahi kondusivitasnya adalah tata kelola internal BUMD itu sendiri. Hentikan sikap ‘nafsu besar kemampuan lemah’. Kembalikan fungsi BUMD pada porsi utamanya: menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan seluruh warga Jakarta,” tutup Jim Lomen Sihombing.(zr).

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer