JAKARTA, ZONARILIS.COM – Center for Budget Analysis (CBA) mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Lembaga pengamat anggaran ini mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi kinerja manajemen menyusul temuan anomali berupa lonjakan laba di tengah ambruknya omzet perusahaan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, memaparkan bahwa berdasarkan data yang dikantongi pihaknya, pendapatan atau omzet Sarana Jaya mengalami penyusutan tajam sekitar Rp35 miliar, yakni dari Rp343,2 miliar pada 2024 turun menjadi Rp308,2 miliar pada 2025. Kendati volume bisnis melemah, perusahaan justru mengklaim mampu mendulang laba bersih Rp45,3 miliar pada 2025—naik sekitar Rp11,1 miliar dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang sebesar Rp34,2 miliar.
”Ini sangat aneh. Meskipun pendapatan tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2025, tetapi Pembangunan Sarana Jaya bisa meraih untung besar,” ujar Uchok menyoroti kontradiksi tersebu, Minggu (8/11).
Selain menyoroti anomali pembukuan, CBA menilai klaim keuntungan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesehatan finansial yang utuh. Jika diakumulasikan, total perolehan laba selama dua tahun terakhir (2024–2025) yang mencapai Rp79,5 miliar ternyata masih belum mampu menutup lubang kerugian besar pada 2023 yang menembus angka Rp82,9 miliar, sehingga menyisakan defisit sekitar Rp3,4 miliar.
Berangkat dari seabrek catatan miring tersebut, CBA mendesak agar posisi Direktur Utama Sarana Jaya, Bernard Yohanes, segera dievaluasi secara objektif oleh Pemprov DKI Jakarta. Dinamika kepemimpinan yang berganti dalam beberapa periode terakhir menuntut adanya transparansi terkait arah strategi bisnis serta efektivitas manajemen dalam memulihkan keuangan perusahaan.
”Direktur Utama Bernard Yohanes harus dievaluasi kinerjanya selama memimpin Pembangunan Sarana Jaya agar kinerjanya bisa meningkat terus sampai satu hari sebelum kiamat,” tegas Uchok.
Sebagai pengingat, CBA turut meminta Pemprov DKI Jakarta agar tidak bersikap longgar terhadap pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Uchok berkaca pada rekam jejak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang menurut catatannya terus merugi selama tiga tahun berturut-turut namun seolah luput dari sanksi korektif yang tegas.
”CBA berharap kasus Pembangunan Sarana Jaya jangan seperti PT Jakarta Propertindo, tiga tahun berturut-turut terus merugi, tetapi dianggap sebuah prestasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” pungkasnya.(zr).










