spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Aturan Pajak dan Biaya Admin Marketplace Makin Transparan, Ini Kabar Baik Buat Seller UMKM di Forum INANEWS

​JAKARTA, ZONARILIS.COM — Kabar menggembirakan datang bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta para pegiat e-commerce di tanah air. Kepastian hukum seputar beban perpajakan, transparansi biaya platform, hingga strategi perlindungan jangka panjang bagi pedagang daring resmi dikupas tuntas dalam Diskusi Publik Nasional bertajuk “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Deman UMKM” yang dihelat oleh INANEWS di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

​Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kebijakan dan praktisi industri, di antaranya Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur serta Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) Anto Suroto. Meskipun Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berhalangan hadir secara fisik di lokasi acara, asosiasi tersebut menyampaikan sikap resmi yang konstruktif dan tegas dalam mengawal tata kelola ekosistem digital dan kepatuhan perpajakan.

​Ketua Umum idEA, Budi Primawan, menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya menghormati pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang efektif sejak 1 Oktober 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut murni merupakan penyesuaian mekanisme administrasi perpajakan dan bukan instrumen pengenaan pajak baru. Oleh karena itu, seluruh platform marketplace yang bernaung di bawah idEA berkomitmen penuh untuk mematuhi ketentuan dan arahan resmi pemerintah.

BACA JUGA :  Fix Harga Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026

​Kendati demikian, idEA sebelumnya sempat mengusulkan agar waktu implementasi dapat dimulai pada 1 Januari 2027. Masa transisi yang lebih panjang dinilai krusial guna mematangkan kesiapan sistem, merampungkan detail aspek teknis, serta menggencarkan edukasi kepada para penjual (seller). Bagi idEA, keberhasilan sebuah regulasi sangat bergantung pada kesiapan seluruh elemen ekosistem, baik platform, penjual, maupun infrastruktur pendukungnya.

​”Pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan biaya baru bagi konsumen, namun harga berpotensi naik apabila penjual meneruskan bebannya ke pembeli,” jelas Budi dalam keterangan resminya.

​Titik terang juga diberikan kepada pelaku usaha rintisan dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun yang dibebaskan dari pungutan pajak tersebut. Mengingat perhitungan omzet dilakukan secara akumulatif di berbagai kanal penjualan, penjual diwajibkan melampirkan surat pernyataan. Berkat koordinasi intensif antara idEA dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tercapai solusi praktis di mana satu surat pernyataan bermeterai kini dapat digunakan secara lintas platform (cross-platform), sehingga mampu memangkas biaya meterai sekaligus mereduksi beban birokrasi bagi UMKM.

​Ke depan, idEA terus mendorong agar pelaksanaan teknis di lapangan dirancang sesederhana dan sejelas mungkin bagi seller, didukung manajemen data yang akurat, sistem pelaporan yang andal, komunikasi efektif, serta layanan bantuan untuk mengantisipasi kendala teknis. Dalam ketentuan DJP sendiri, PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM melalui empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, serta dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau pelunasan PPh Final.

BACA JUGA :  Gurita Sektor Energi Kuasai Daftar Orang Terkaya RI 2026, Ichsanuddin Noorsy: Ekonomi Kita Masih 'Haus' Eksploitasi Alam

​Dari sudut pandang industri kreatif, Ketua Umum APIKI Anto Suroto menilai kebijakan pajak tersebut sangat relevan untuk membendung serbuan produk impor murah yang sempat menguasai hingga 80 persen pasar digital. “Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen tanpa kendali, habislah industri dalam negeri,” tegasnya.

​Urgensi perlindungan terhadap pemain lokal juga diperkuat oleh pemerintah. Asisten Deputi Kementerian UMKM Ali Manshur memaparkan bahwa berdasarkan data BPS 2025, sebanyak 99,6 persen dari total 56 juta UMKM nasional masih didominasi oleh pelaku usaha mikro. Sementara itu, riset Google dan Temasek mencatat sektor e-commerce menyumbang hingga 70 persen dari ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan menembus Rp2.720 triliun pada 2030, dengan pelibatan 24 juta pelaku UMKM.

​Guna menyeimbangkan posisi tawar jutaan UMKM di hadapan segelintir platform besar, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Regulasi yang memberlakukan masa transisi hingga Desember 2026 ini mewajibkan perjanjian kemitraan digital yang transparan, melarang kenaikan biaya layanan secara sepihak, serta mewajibkan pemberitahuan perubahan tarif minimal 90 hari sebelumnya disertai persetujuan aktif dari seller.

BACA JUGA :  Adde Rosi Khoerunnisa Hadir dengan Hati, Beri Semangat dan Cinta untuk Warga yang Tengah Berjuang

​Pemerintah turut menyiapkan insentif nyata berupa potongan biaya layanan sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil (dengan omzet maksimal Rp15 miliar) yang memasarkan produk dalam negeri—di luar kategori pangan siap saji dan elektronik—melalui proses pendaftaran dan verifikasi di aplikasi Sapa UMKM.

​Menutup rangkaian diskusi, Anto Suroto melempar ajakan inspiratif kepada generasi muda dan kalangan mahasiswa untuk bertransformasi dari sekadar konsumen pasif menjadi kreator dan wirausahawan mandiri. Ia bahkan menyatakan kesiapan lembaganya untuk memfasilitasi kelompok mahasiswa di setiap perguruan tinggi yang tergabung dalam Sapa UMKM, guna mengakses pembinaan intensif dari Kementerian UMKM serta dukungan permodalan senilai sekitar Rp50 juta bagi tim yang memiliki perencanaan bisnis matang.(zr).

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer