KSBSI Jakarta mempertanyakan langkah penyidik dalam menetapkan kedua pengurus serikat pekerja sebagai tersangka. KSBSI menilai penegakan hukum harus memperhatikan asas legalitas, asas lex specialis derogat legi generali, serta asas objektivitas.
JAKARTA, Zonarilis.com – Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Korwil KSBSI) DKI Jakarta, Alson Naibaho menyatakan protes dan keberatannya atas penetapan tersangka terhadap dua orang Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garteks KSBSI PT Kaho Indah Citra Garment (dikenal sebagai Serikat Pekerja Sandang Garteks). Penetapan tersangka dilakukan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara.
Dua orang pengurus tersebut merupakan aktivis buruh perempuan, yakni Ketua SP Sandang Garteks Yumanna Sagala dan Wakil Ketua, Herna Manik. Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tertanggal 6 November 2026.
Pernyataan keberatan atas penetapan tersangka itu dilayangkan Korwil KSBSI DKI Jakarta dalam surat dengan nomor 001/KORWIL-KSBSI/EX/DKI/XI/2026, ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol. Ade Hariadi, S.I.K., M.H.
Korwil KSBSI Jakarta menilai penetapan tersangka terhadap kedua pengurus serikat pekerja itu perlu dievaluasi karena persoalan yang melatarbelakanginya diduga berkaitan dengan konflik keanggotaan dan perpindahan serikat pekerja di lingkungan perusahaan.

Perkara Hubungan Industrial atau Perkara Pidana?
Mengutip pemberitaan JURNAL8.COM, disebutkan, KSBSI Jakarta dalam surat keberatannya menjelaskan bahwa pelapor merupakan pekerja di PT Kaho Indah Citra Garment, tempat para terlapor bekerja.
KSBSI berpendapat bahwa persoalan keanggotaan serta perpindahan serikat pekerja merupakan ranah perselisihan antarserikat pekerja yang mekanisme penyelesaiannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Surat itu turut menguraikan bahwa persoalan sebelumnya telah dicatatkan melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Sudinakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara.
Bahkan, berdasarkan uraian KSBSI, pihak Sudinaker Jakarta Utara telah mengeluarkan surat panggilan klarifikasi atau penawaran tertanggal 1 Desember 2025.
Dalam proses tersebut, KSBSI menyebut pihaknya telah menghadiri undangan dan menyampaikan upaya mediasi. Namun, berkas yang diajukan diarahkan untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit.
Minta Evaluasi Penyidikan
Atas kondisi tersebut, KSBSI pertanyakan langkah penyidik dalam menetapkan kedua pengurus serikat pekerja sebagai tersangka. KSBSI menilai penegakan hukum harus memperhatikan asas legalitas, asas lex specialis derogat legi generali, serta asas objektivitas.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa tindakan hukum harus didasarkan pada fakta, data, dan bukti nyata, bukan kepentingan pribadi, emosi, prasangka, maupun tekanan pihak tertentu.
Dalam surat keberatan itu, KSBSI menyampaikan tiga tuntutan kepada Kapolres Metro Jakarta Utara, yakni:
Pertama, menghentikan segala tindakan yang dinilai sebagai kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja.
Kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja penyidik yang menangani Laporan Polisi Nomor LP/B/2321/XII/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Utara/Polda Metro Jaya tertanggal 4 Desember 2025.
Ketiga, memimpin gelar perkara ulang dengan melibatkan pihak-pihak secara objektif. Apabila ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan penetapan status tersangka, KSBSI meminta agar segera diterbitkan surat pencabutan atau pembatalan status tersangka terhadap Yumanna Sagala dan Herna Manik.
Hingga berita dirilis, belum diperoleh penjelasan resmi dari Polres Jakarta Utara maupun dari pihak Pelapor dan Kuasa Hukumnya terkait protes dan keberatan yang dilayangkan KSBSI DKI Jakarta.
Kronologis Perkara Menurut Garteks
Dikutip dari media yang sama, disebutkan, persoalan bermula ketika seorang pekerja baru berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak ditawari bergabung menjadi anggota serikat pekerja sandang Garteks KSBSI.
Karena pekerja tersebut tidak sempat mendatangi sekretariat, Herna Manik disebut memparaf formulir pendaftaran atas persetujuan lisan pekerja yang bersangkutan agar proses administrasi tidak mengganggu pekerjaannya.
Persoalan kemudian muncul ketika pada bulan berikutnya dilakukan pemotongan iuran keanggotaan sebesar Rp27.000.
Namun tak disangka, pekerja tersebut selanjutnya melaporkan Yumanna Sagala dan belakangan Herna Manik dengan dugaan pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan dokumen kepada kepolisian. Perkara itu disebut berkaitan dengan Pasal 391 KUHP (Pidana).
Dampaknya, Yumanna Sagala dan Herna Manik ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara. (Zr).










