spot_img
Kamis, November 19, 2026
spot_img

Amin Ak Dorong Pemerataan Pertumbuhan Antardaerah

Jakarta, 18 November 2026 — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47% pada triwulan III-2026 belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Dominasi Pulau Jawa dalam struktur ekonomi nasional menunjukkan bahwa ketimpangan spasial masih menjadi tantangan pembangunan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai diperlukan reformasi kebijakan fiskal, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), agar APBN tidak hanya mendorong pertumbuhan nasional, tetapi juga memperkecil kesenjangan kapasitas ekonomi dan fiskal antardaerah.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Ukurannya adalah apakah infrastruktur semakin baik, sekolah dan fasilitas kesehatan semakin memadai, pelayanan publik meningkat, serta masyarakat benar-benar merasakan kenaikan pendapatan,” kata Amin.

Data BPS menunjukkan Pulau Jawa masih menyumbang sekitar 56,05% terhadap PDB nasional pada triwulan III-2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi regional tercatat bervariasi: Bali dan Nusa Tenggara 6,08%, Jawa 5,84%, Sulawesi 5,68%, Sumatera 4,95%, Maluku dan Papua 4,42%, serta Kalimantan 3,96%.

Menurut Amin, perbedaan tersebut menunjukkan pertumbuhan nasional belum diikuti penguatan kapasitas ekonomi yang seimbang. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya PDRB atau tingginya pertumbuhan, tetapi juga harus dilihat dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan penerimaan daerah.

BACA JUGA :  FPPJ Desak Dirut Baru Food Station Rombak Total Jajaran Manajemen demi Optimalisasi BUMD Pangan

Ia mengingatkan, besarnya PDRB, terutama di daerah penghasil sumber daya alam, tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan penduduk setempat. Nilai tambah sektor pertambangan dan industri pengolahan belum tentu terdistribusi secara proporsional. Pemerintah perlu memperkuat pengukuran pembangunan melalui indikator pendapatan per kapita, kemiskinan, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur dasar.

*Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Membayangi*
BPS mencatat kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang. Namun, rasio Gini meningkat menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Kemiskinan perdesaan juga masih mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34%.

“Penurunan kemiskinan patut diapresiasi. Namun, kenaikan rasio Gini mengingatkan kita bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi merata. Masyarakat desa dan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas harus mendapatkan akses pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.

BACA JUGA :  Rupiah Terus Tertekan, Amin Ak: Pemerintah dan BI Harus Satu Suara Jaga Stabilitas

Amin menilai TKD merupakan instrumen penting untuk mengoreksi ketimpangan spasial. Dalam APBN 2027, alokasi TKD ditetapkan Rp735 triliun, meningkat sekitar 5,5% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun. Namun, peningkatan nominal tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan riil daerah, inflasi, kapasitas fiskal, dan tanggung jawab pelayanan publik.
Ia juga menyoroti alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2027 yang hanya Rp5 triliun, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp63,4 triliun.

“DAK Fisik Rp5 triliun sangat terbatas dibandingkan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh Indonesia. Daerah membutuhkan jalan, jembatan, irigasi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sarana air bersih. Jangan sampai tanggung jawab pelayanan publik semakin besar, tetapi ruang fiskal daerah semakin terbatas,” ujarnya.

Amin mendorong evaluasi formula pembagian TKD dengan mempertimbangkan kesenjangan kapasitas fiskal, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, kebutuhan infrastruktur, serta biaya pelayanan publik. Penyelesaian kewajiban kurang bayar DBH juga harus diprioritaskan agar daerah penghasil sumber daya alam memperoleh kepastian pendanaan.

“Keadilan fiskal bukan berarti semua daerah menerima alokasi yang sama. Daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, wilayah luas, kemiskinan tinggi, dan biaya pelayanan publik mahal harus mendapatkan perhatian lebih. Daerah penghasil sumber daya alam juga berhak memperoleh bagi hasil secara adil dan tepat waktu,” jelasnya.

BACA JUGA :  Putusan MK: Sisa Kuota Tak Hangus, Kata Konsumen Merah Putih Dorong Operator Segera Implementasi

Ia menegaskan, reformasi TKD harus disertai penguatan akuntabilitas dan kualitas belanja pemerintah daerah. Setiap rupiah transfer harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap dalam laporan realisasi anggaran.

“APBN 2027 harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar instrumen belanja. Kita membutuhkan transfer yang lebih adil, kepastian pendanaan, penguatan infrastruktur daerah, dan belanja publik yang memberikan manfaat nyata. Itulah esensi keadilan fiskal dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Amin.

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer