ZONARILIS.COM, JAKARTA — Momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi catatan kritis bagi arah pembangunan nasional. Aktivis ’98 dari 98 Resolution Network, Doni Istyanto Hari Mahdi, menegaskan bahwa kebebasan politik pasca-Reformasi 1998 harus diimbangi secara nyata dengan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10/2026), Doni menyampaikan bahwa dukungan terhadap agenda-agenda strategis pemerintah tidak boleh diartikan sebagai dorongan pasif atau pemberian “cek kosong” kepada pemegang kekuasaan.
Mengawal Arah Perekonomian Sesuai Pasal 33 UUD 1945
Doni menilai perjuangan demokrasi tidak boleh berhenti pada kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan penyelenggaraan pemilu semata. Konstitusi mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya alam dan aset negara harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
”Amanat Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pilar utama. Perekonomian nasional adalah usaha bersama, bukan tempat menumpuk kekayaan bagi segelintir kelompok. Karena itu, arah kebijakan yang mendorong hilirisasi, ketahanan pangan, serta kemandirian ekonomi nasional wajib terus dikawal agar dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Doni.
Ia menyoroti berbagai program prioritas nasional, antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Kampung Nelayan Merah Putih
- Penyediaan Perumahan Rakyat & Swasembada Pangan
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan program-program tersebut bukan dihitung dari besarnya penyerapan anggaran atau masifnya publikasi, melainkan dari dampak riil terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembukaan akses ekonomi bagi UMKM, petani, serta nelayan.
Lebih lanjut, Doni menyerukan agar masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, serikat buruh, dan media massa membangun kultur pengawasan publik yang terorganisasi dan berbasis data (data-driven).
Langkah pengawasan di lapangan dinilai harus melampaui perdebatan opini di ruang digital, yakni dengan memanfaatkan instrumen hukum yang sah:
- Hak Atas Informasi Publik: Menguji transparansi proses pengadaan barang/jasa dan tata kelola anggaran.
- Akuntabilitas Aset Negara: Mengawasi pengelolaan lembaga strategis seperti Badan Pengelola Investasi Danantara serta Proyek Strategis Nasional (PSN) agar bebas dari penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.
- Mekanisme Pelaporan Resmi: Memproses temuan ketidaksesuaian melalui lembaga pengawas penegak hukum dan mekanisme permohonan informasi publik.
Jaminan Ruang Sipil dan Perlindungan Whistleblower
Sebagai bagian dari elemen generasi Reformasi, Doni mengingatkan pentingnya iklim demokrasi yang kondusif. Pemerintah diimbau untuk terus menjamin ruang aman bagi masyarakat yang menyampaikan kritik konstruktif serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelapor dugaan pelanggaran (whistleblower).
”Dukungan kami berpijak pada amanat Reformasi 1998 dan UUD 1945, bukan pada loyalitas tanpa batas kepada kekuasaan. Kritik bukanlah permusuhan, melainkan mekanisme untuk menjaga agar pemerintah tidak melenceng dari kepentingan rakyat,” pungkas Doni.(zr).










