spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Rawan Transaksi Bisnis Kelompok, Padepokan Hukum Indonesia Minta Biaya Supervisi BMKG Diaudit

JAKARTA, Zonarilis.com — Penyelenggaraan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan hukum. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nomor 2 Tahun 2025 dinilai membuka celah terjadinya komersialisasi serta transaksi bisnis kelompok tertentu di tengah ancaman bencana kekeringan dan kebakaran hutan.

​Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI), Mus Gaber, menegaskan bahwa tata kelola TMC saat ini membutuhkan audit mendalam, terutama terkait transparansi biaya supervisi dan pembebanan anggaran yang ditujukan kepada badan hukum.

​Mus Gaber menilai, keberadaan pasal-pasal krusial seperti Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 18, dan Pasal 19 dalam Peraturan BMKG tersebut menciptakan penumpukan kewenangan yang sangat besar pada satu lembaga. BMKG bertindak sekaligus sebagai regulator, operator, pemberi izin, pemantau, verifikator, hingga evaluator.

BACA JUGA :  Gelar Art-Ivisme di Kejagung, Seniman Anti-Korupsi ASNI Desak Usut Dugaan Korupsi Tol Cawang–Pluit

​”Teknologi modifikasi cuaca seharusnya menjadi instrumen negara untuk mengatasi kekeringan, mencegah kebakaran lahan, dan mendukung ketahanan pangan, bukan menjadi ruang yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu,” tegas Mus Gaber dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2026).

​Menurut PHI, pemusatan fungsi tersebut memicu konflik kepentingan yang berisiko merusak iklim persaingan usaha penyedia jasa TMC. Untuk itu, ia mendesak adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pengaturan dan pelaksanaan teknis operasional.

​Guna memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran negara, Mus Gaber mendorong pemerintah untuk membuka ruang keterlibatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta penyedia jasa swasta. Pemanfaatan inovasi teknologi modern seperti penggunaan drone dan flare dinilai patut diuji sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional.

BACA JUGA :  Hari Kebangkitan Nasional Jadi Momentum Perbaiki Gizi, Pendidikan, dan Martabat Rakyat Kecil

​Selain mendorong transparansi biaya supervisi dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dapat diaudit secara independen, PHI mengusulkan penerapan skema kontrak berbasis kinerja, yakni no rain, no pay. Skema ini menetapkan bahwa pembayaran jasa hanya dilakukan berdasarkan ketercapaian curah hujan yang terukur secara objektif, dengan tetap memperhitungkan dinamika atmosferik di luar kendali teknis.

​Mus Gaber menggarisbawahi bahwa meski kelemahan regulasi tidak serta-merta membuktikan adanya korupsi, pemeriksaan secara terbuka oleh lembaga audit independen dan penegak hukum sangat diperlukan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang.

​”Jangan sampai ketika kebakaran lahan meluas dan masyarakat menghadapi kekeringan, teknologi yang seharusnya membantu rakyat justru terhambat oleh tata kelola yang tidak transparan,” pungkanya. (ZR)

BACA JUGA :  Catut Nama Ring Kekuasaan? Menelusuri Jejak "AT" di Pusaran Tender Minyak Pertamina

​#BMKG #ModifikasiCuaca #PadepokanHukumIndonesia #Korupsi #TransparansiAnggaran #BeritaHariIni #Zonarilis

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer