spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Poros Prabowo Presiden Kutuk Keras Dugaan Penyadapan terhadap Presiden RI

JAKARTA – Ketua Umum Poros Prabowo Presiden, Andianto, mengutuk keras dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi, melainkan berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, kedaulatan negara, dan kewibawaan pemerintahan.

Menurut Andianto, Presiden Prabowo bukan warga negara biasa. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945, Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjaga pertahanan, keamanan, serta kepentingan strategis bangsa.

“Jangan pernah memandang penyadapan terhadap Presiden sebagai persoalan privasi pribadi semata. Presiden adalah simbol negara sekaligus pemegang berbagai informasi strategis nasional. Jika komunikasi Presiden dapat disadap secara ilegal, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan seorang pemimpin, tetapi juga keamanan negara,” tegas Andianto.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah aspek strategis yang membuat dugaan penyadapan terhadap Presiden harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh institusi negara.

Pertama, menyangkut rahasia pertahanan dan keamanan nasional. Komunikasi Presiden dengan Panglima TNI, Kepala BIN, maupun pejabat strategis pertahanan dapat memuat informasi sensitif mengenai kekuatan militer, kebijakan pertahanan, pengamanan wilayah perbatasan, hingga langkah-langkah strategis menghadapi berbagai ancaman keamanan.

Apabila informasi semacam itu jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, dampaknya dapat membahayakan kepentingan pertahanan nasional.

Kedua, berkaitan dengan rahasia diplomasi dan hubungan internasional. Presiden Prabowo tengah menjalankan berbagai agenda strategis politik luar negeri Indonesia, termasuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, memperjuangkan kepentingan Palestina, serta membangun hubungan kerja sama dengan berbagai negara.

BACA JUGA :  PDIP Jakarta Kerja Bhakti Massal, Resmikan 'Teba Mega Merawat Pertiwi', Rekor MURI Sejuta Kader

Menurut Andianto, kebocoran komunikasi diplomatik dapat melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional dan membuka ruang bagi pihak lain untuk memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingannya.

Ketiga, menyangkut kepentingan ekonomi strategis nasional. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang hilirisasi, ketahanan pangan, investasi, pengelolaan aset negara, dan pembangunan ekonomi memiliki nilai strategis yang sangat besar.

Informasi internal yang diperoleh melalui penyadapan ilegal berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi tertentu, manipulasi pasar, maupun tindakan lain yang merugikan kepentingan nasional.

Minta Dugaan Penyadapan Diusut sebagai Ancaman Keamanan Negara

Andianto menegaskan, aparat penegak hukum harus mengusut perkara ini secara menyeluruh, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa penyadapan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah merupakan persoalan serius. Namun, penentuan apakah perbuatan tersebut juga memenuhi unsur spionase, makar, atau pengkhianatan terhadap negara harus didasarkan pada bukti, motif, tujuan, serta unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan.

Menurutnya, penyidik tidak boleh berhenti hanya pada siapa yang diduga melakukan penyadapan. Aparat juga harus mengungkap bagaimana tindakan tersebut dilakukan, perangkat atau fasilitas apa yang digunakan, siapa yang memberikan perintah, serta kepada siapa informasi hasil penyadapan disalurkan.

“Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah informasi yang diperoleh hanya berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, atau justru diteruskan kepada pihak lain? Apakah ada pihak di dalam negeri yang menerima informasi tersebut? Apakah ada kemungkinan informasi strategis negara sampai ke jaringan atau kepentingan asing? Ini semua harus dibongkar secara terang benderang,” ujarnya.

Ia menilai, penelusuran terhadap aliran informasi hasil penyadapan menjadi bagian penting dalam memastikan apakah perkara tersebut merupakan tindakan individual atau melibatkan jaringan yang lebih luas.

BACA JUGA :  ​CBA Sebut Kunjungan Mensos ke KPK Sia-sia, Proyek Sepatu Mahal Sudah Cair Sejak 2025

Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan

Lebih lanjut, Andianto menyebutkan bahwa dugaan penyadapan ilegal perlu diuji berdasarkan sejumlah ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam KUHP Nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dalam konteks perlindungan rahasia intelijen dan kepentingan keamanan nasional.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus cermat menentukan pasal yang tepat berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan. Apabila terdapat bukti bahwa informasi rahasia negara sengaja dikumpulkan atau diserahkan kepada pihak asing untuk merugikan kepentingan Indonesia, maka aspek tindak pidana yang lebih serius harus turut didalami sesuai unsur hukum yang terpenuhi.

“Jangan sampai perkara sebesar ini hanya diperlakukan sebagai pelanggaran teknis. Kalau ada penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan fasilitas negara, atau bahkan keterlibatan jaringan tertentu, semuanya harus diungkap. Negara tidak boleh kalah oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.

Kecam Penyalahgunaan Kewenangan dan Pengkhianatan Kepercayaan Publik

Dari perspektif etika dan moralitas jabatan, Andianto menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden, apabila terbukti dilakukan secara ilegal oleh pejabat atau mantan pejabat negara, merupakan persoalan yang sangat serius.

Ia mengatakan, setiap pejabat publik maupun aparat negara memiliki kewajiban menjaga konstitusi, menghormati batas kewenangan, dan menggunakan fasilitas negara semata-mata untuk kepentingan yang sah.

Penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun tujuan di luar hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Jabatan dan kewenangan negara bukan alat untuk mengawasi pimpinan negara secara ilegal. Setiap fasilitas dan instrumen negara harus digunakan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.

BACA JUGA :  Ambulans Diberhentikan dan Tas Pribadi Digeledah Polisi, Ketua SBSI 92 Desak Kejelasan Perintah di Balik Aksi Represif

Ia juga meminta agar proses penyelidikan dan penyidikan tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun hubungan kekuasaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Poros Prabowo Presiden Desak Pengusutan Tuntas dan Transparan

Menutup pernyataannya, Andianto selaku Ketua Umum Poros Prabowo Presiden meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia mendorong agar seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, menerima, maupun memanfaatkan informasi hasil penyadapan, diperiksa sesuai ketentuan hukum.

Andianto juga meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang memang dikategorikan sebagai rahasia negara.

“Presiden harus mendapatkan perlindungan maksimal. Kedaulatan negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Jika benar terjadi penyadapan ilegal terhadap Presiden, maka pelakunya harus diproses secara tegas dan dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan hukum yang terbukti dilanggar,” pungkas Andianto.

Poros Prabowo Presiden menegaskan bahwa pengungkapan perkara ini bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sistem pengamanan komunikasi kenegaraan, membenahi tata kelola intelijen, serta memastikan seluruh institusi negara bekerja dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer