spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Poros Prabowo: Gibran Bisa Dimakzulkan!

​JAKARTA, ZONARILIS.COM — Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka dinilai membawa dampak hukum serius terhadap legalitas jabatannya sebagai Wakil Presiden. Ketua Umum Poros Prabowo Presiden, Andianto, menilai vonis peradilan tertinggi ini memicu krisis legalitas telak sekaligus membuka pintu yuridis bagi DPR RI untuk menginisiasi proses pemakzulan (impeachment).

​Hal tersebut disampaikan Andianto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Zonarilis.com pada Jumat (6/11/2026). Ia menegaskan, putusan MA yang membatalkan keputusan Kemendikbudristek tahun 2019 tersebut secara langsung mengonfirmasi bahwa dokumen dasar pencalonan yang digunakan Gibran mengalami cacat substansi mendasar.

​”Putusan MA ini sepenuhnya selaras dengan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti fisik kelulusan sekolah menengah luar negeri yang valid,” ujar Andianto. “Kondisi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan palsu dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen negara tersebut saat pendaftaran pemilu.”

BACA JUGA :  CBA Desak KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terkait Kasus Importasi

​Pembatalan Total dan Asas Ex Tunc

​Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, Majelis Hakim MA menjatuhkan amar putusan: “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya” atas gugatan yang diajukan oleh advokat H.M. Subhan Palal, S.H., M.H. Vonis ini mengabulkan seluruh tuntutan pemohon, termasuk pembatalan total legalitas dokumen penyetaraan pendidikan menengah milik Gibran.

​Dalam materi gugatannya, pemohon memaparkan bahwa kementerian melakukan kesalahan administratif materiil. Dokumen dari luar negeri yang dijadikan basis penerbitan suket terbukti bukan sertifikat kelulusan formal, melainkan sekadar bukti kehadiran (certificate of attendance).

​Andianto menjelaskan, kendati Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memberikan kelonggaran administratif bagi pemilik ijazah perguruan tinggi luar negeri (S1 ke atas) dari kewajiban menunjukkan ijazah SMA, vonis MA ini memicu benturan hukum yang mendasar.

​Berdasarkan hukum administrasi negara dan Pasal 70 UU Administrasi Pemerintahan, putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menyatakan suatu dokumen tidak sah berlaku secara ex tunc (berlaku surut). Artinya, suket penyetaraan tersebut dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum (void ab initio) sejak pertama kali diterbitkan pada 2019. Konsekuensinya, verifikasi pendaftaran KPU pada Pilpres 2024 kehilangan dasar yuridis materiil.

BACA JUGA :  Utang Pinjol Warga Indonesia Tembus Rp 103 Triliun, Ini Penjelasan OJK

​Mekanisme Konstitusional Melalui DPR/MPR

​Menanggapi skenario ketatanegaraan pasca-putusan MA, terdapat dua pandangan utama di kalangan ahli hukum tata negara:

  1. ​Gugur Otomatis: Syarat materiil pendidikan minimal SMA/sederajat tidak terpenuhi sejak awal pendaftaran, sehingga secara hukum jabatan Wakil Presiden yang diemban gugur dengan sendirinya karena produk pemilu tersebut cacat konstitusi sejak dalam kandungan.
  2. ​Jalur Parlemen (Konstitusional): Karena tahapan Pilpres telah rampung dan Wapres telah resmi dilantik, putusan peradilan administrasi (MA) tidak bisa serta-merta membatalkan jabatan politik secara otomatis. Konsekuensi hukum tersebut wajib diuji dan dieksekusi melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR dan MPR).

​Poros Prabowo Presiden memandang jalur parlemen sebagai mekanisme konstitusional yang absah. Putusan MA kini menjadi modal hukum dan bukti administratif yang sangat kuat bagi DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

BACA JUGA :  Bamsoet Buka Lomba Asah Keterampilan Senjata Api Beladiri PERIKHSA ke-5 Tahun 2026

​”DPR RI harus proaktif menilai apakah gugurnya syarat materiil pencalonan ini masuk dalam kategori pelanggaran hukum berat atau kondisi di mana Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945,” kata Andianto.

​Sesuai ketentuan Pasal 7A UUD 1945, Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.

​Apabila proses politik dan konstitusional tersebut berujung pada pemberhentian atau kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari guna memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer