spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Prabowo, Jokowi dan Gibran: Dilema Loyalitas Politik, Etika Kekuasaan dan Konstitusi,. Oleh: Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.

JAKARTA, ZONARILIS.COM – ​Dinamika politik nasional pasca-Pilpres 2024 kembali berada di titik didih. Relasi segitiga antara Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak diuji oleh gelombang krisis politik yang berujung pada pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI, hingga akhirnya disusul oleh langkah kejut berupa pengunduran diri Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia.

​Persoalan ini jauh melampaui batas-batas relasi personal. Ia menjelma menjadi ujian besar mengenai konsistensi politik, batas kesetiaan moral, serta supremasi konstitusi di dalam negara hukum yang demokratis.

​Akar Sejarah dan Konstruksi “Utang Politik”

​Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dengan raihan 96.214.691 suara (58,59%) tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi dukungan lintas kekuatan nasional. Peran Joko Widodo sebagai petahana saat itu merupakan variabel strategis yang turut mengantarkan pasangan tersebut meraih mandat rakyat.

​Namun, dalam perspektif hukum tata negara modern, kontribusi elektoral maupun dukungan politik masa lalu tidak serta-merta melahirkan hubungan “utang-piutang kekuasaan” atau kebal hukum bagi pihak tertentu. Di sinilah diskursus etika politik mengemuka: apakah loyalitas hanya menjadi instrumen untuk merengkuh kekuasaan, ataukah ia tetap harus diuji ketika mitra koalisi menghadapi badai hukum dan politik setelah kekuasaan digenggam?

​Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo

​Bagi Presiden Prabowo Subianto, kemelut yang melibatkan Gibran menuntut ketegasan sikap yang berpijak pada dua dimensi berbeda: kewenangan konstitusional dan etika kepemimpinan.

BACA JUGA :  Peristiwa Misa Arwah di Depok sebagai Buktikan Gagasan "Ketuhanan yang Berkebudayaan" Belum Membumi

​Dari sudut pandang konstitusi, Presiden tidak memiliki ruang untuk mengintervensi proses hukum di lembaga peradilan maupun menghalangi hak konstitusional DPR. Prinsip checks and balances harus dibiarkan bekerja. Namun, dari sudut pandang etika kepemimpinan, kepala negara memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kemelut kenegaraan diselesaikan secara objektif, transparan, dan bermartabat tanpa terseret oleh kalkulasi kepentingan jangka pendek.

​Sikap kepemimpinan Presiden Prabowo diuji bukan pada upaya membela figur secara personal, melainkan bagaimana ia merawat integritas kelembagaan negara dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di atas rel konstitusi.

​Dilema Partai Gerindra dan Dinamika Parlemen

​Eskalasi politik mencapai titik krusial ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran, di mana 11 orang di antaranya merupakan legislator dari Fraksi Partai Gerindra.

​Fakta ini memantik tanya publik, mengingat Partai Gerindra adalah mesin politik utama pimpinan Prabowo Subianto. Secara kelembagaan, hukum tata negara secara tegas membedakan antara hak konstitusional anggota parlemen secara individu dan garis kebijakan resmi partai politik.

​Kendati keikutsertaan 11 kader Gerindra tersebut tidak otomatis merepresentasikan sikap institusional partai untuk memenzulkan Gibran, dari kaca mata etika politik, keterlibatan mereka dalam inisiatif politik berisiko tinggi terhadap mitra koalisi tetap menuntut transparansi komunikasi internal agar soliditas pemerintahan tetap terjaga.

​Konstitusionalitas Hak DPR dan Koridor Impeachment

​Penggunaan hak pengawasan oleh DPR—mulai dari interpelasi, angket, hingga menyatakan pendapat—merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 20A UUD 1945. Kendati demikian, apabila hak tersebut bermuara pada proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, mekanismenya tidak boleh dibelokkan oleh sekadar kehendak mayoritas politik di parlemen.

BACA JUGA :  Soal Hak Angket Gibran, Hasan Assegaf: Bola Ada di Tangan Sufmi Dasco

​Konstitusi melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah menggariskan prosedur baku: proses pemberhentian wajib melalui pengujian hukum dan pembuktian pelanggaran di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR. Artinya, prinsip due process of law dan kepastian hukum adalah harga mati yang tidak boleh ditawar oleh kompromi politik praktis.

​Evaluasi Yuridis Pengunduran Diri Gibran

​Peta politik nasional berubah drastis menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Langkah ini secara otomatis membuat wacana Hak Menyatakan Pendapat dan proses pemakzulan di DPR kehilangan objek hukumnya.

​Dalam kacamata hukum tata negara, pengunduran diri ini harus dibaca secara saksama melalui koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak boleh dibiarkan berlarut-larut atau diisi melalui transaksional politik bawah tangan. Presiden Prabowo berkewajiban mengusulkan dua calon pengganti kepada MPR dalam tenggat waktu konstitusional, agar lembaga MPR dapat segera menyelenggarakan sidang pemilihan guna menjaga kesinambungan pemerintahan.

​Menakar dengan Teori Keadilan Gustav Radbruch

​Mengkaji kemelut ini melalui pisau analisis filsuf hukum Gustav Radbruch menuntut terpenuhinya tiga pilar utama hukum:

  1. ​Keadilan (Gerechtigkeit): Penanganan kasus harus berpijak pada standar hukum yang setara bagi siapa pun, tanpa keistimewaan politik dan tanpa penghakiman sewenang-wenang.
  2. ​Kepastian Hukum (Rechtssicherheit): Seluruh proses ketatanegaraan—mulai dari legalitas dokumen hingga mekanisme pengisian jabatan wakil presiden—wajib tunduk pada hukum positif yang ajeg.
  1. ​Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit): Seluruh keputusan politik harus bermuara pada stabilitas nasional, perlindungan masyarakat, serta terjaganya kepercayaan publik terhadap demokrasi.
BACA JUGA :  Klaim Reserve Margin 30% Dipertanyakan, Padepokan Hukum Indonesia Minta Presiden Evaluasi Total Direksi PLN

​Ketiga nilai ini mendikte bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan substantif.

​Penutup: Loyalitas Politik vs Loyalitas Konstitusi

​Peristiwa politik ini memberikan pelajaran fundamental bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kontribusi masa lalu dan aliansi kekuasaan tidak boleh dijadikan alasan untuk meruntuhkan bangunan negara hukum.

​Seorang pemimpin besar dinilai bukan dari seberapa kuat ia merengkuh kekuasaan, melainkan dari integritasnya dalam menundukkan kepentingan personal dan kelompok di bawah payung konstitusi. Koalisi dan loyalitas politik bisa saja surut seiring dinamika zaman, tetapi kesetiaan terhadap konstitusi dan rakyat harus tetap menjadi kompas yang tidak pernah bergeser.(ZR).

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer