spot_img
Kamis, November 19, 2026
spot_img

Poros Prabowo Presiden Soroti Mekanisme Konstitusional dan Tiga Kriteria Cawapres Pengganti Gibran

​JAKARTA, ZONARILIS.COM — Ketua Umum Poros Prabowo Presiden, Andianto, S.H., memaparkan landasan konstitusional serta kriteria strategis terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), ia menegaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan dua nama calon pengganti sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden definitif, Prabowo Subianto.

​Andianto menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 Amandemen Keempat. Aturan tersebut mengamanatkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

​Ketentuan konstitusi tersebut diperinci lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya pada Pasal 46 hingga Pasal 49. Merujuk pada Pasal 46 UU MD3, Presiden berkewajiban mengusulkan dua orang calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR dilaksanakan.

BACA JUGA :  OJK dan BEI Diminta Perkuat Perlindungan Investor Ritel di Tengah Tekanan Pasar Modal

​Selain wajib memenuhi syarat formal dan normatif sesuai Pasal 6 UUD 1945, Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, Andianto menilai terdapat tiga pertimbangan substantif bagi Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama usulannya. Pertama, calon pendamping Presiden harus mampu mengendalikan stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan nasional, sekaligus memahami dinamika geopolitik internasional.

​Kedua, sosok tersebut harus sejalan dengan visi Presiden dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menuju kemandirian bangsa guna menyongsong Indonesia Emas 2045 sesuai agenda Asta Cita. Ketiga, calon Wakil Presiden wajib memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum (law enforcement) sesuai peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

BACA JUGA :  Perda RPIP Jakarta jadi arah baru Industrialisasi, pengusaha diminta proaktif lakukan penyesuaian 

​Terkait figur yang dinilai relevan dengan kriteria tersebut, Andianto mencermati dinamika perbincangan di kalangan elite politik maupun ruang publik di media massa dan media sosial. Sejumlah nama potensial yang disebut beredar antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Pramono Anung, Sjafrie Sjamsoeddin, Dedi Mulyadi (KDM), Bahlil Lahadalia, Sugiono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Hatta Rajasa.

​Menutup pernyataannya, Andianto berharap dua nama yang nantinya resmi diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI dapat membangun kerja sama yang solid. Sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai aspirasi rakyat.(zr).

BACA JUGA :  Stabilitas Nilai Tukar dan Ketahanan Nasional di Tengah Gejolak Global: Tinjauan Kritis LPEM FEB UI
spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer