BOGOR, Zonarilis.com — Krisis ruang hidup dan konflik pertanahan di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, kembali memanas. Di tengah ancaman kerusakan ekologis akibat alih fungsi lahan, aktivitas pembukaan tanah korporasi kembali menuai protes keras setelah sebuah alat berat diduga menerobos dan merusak pekarangan warga secara sepihak.
Merespons insiden ini, Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif independen. Desakan ini menguat menyusul temuan laporan keuangan korporasi yang menunjukkan bahwa sebagian besar aset lahan yang diklaim ternyata telah digadaikan sebagai jaminan utang.
Eskalasi ketegangan tersebut bermula di Blok 025 Kampung Cikeas, RT 02/RW 10, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang. Pada Kamis (17/9/2026), satu unit alat berat yang diduga kuat dikerahkan oleh pihak PT Sentul City Tbk memasuki wilayah pekarangan warga tanpa mengantongi izin.
Aksi pengerukan tanah yang merusak bagian depan lahan ini langsung mendapat perlawanan dari Ozy Sudiro, pemilik kawasan konservasi mandiri Palm Boko.
”Tanpa izin, mereka memasuki pekarangan dan menggali tanah kami hingga bagian depan lahan mengalami kerusakan,” ujar Ozy Sudiro, mengecam tindakan sepihak yang merugikan warga pemegang alas hak sah.
Peristiwa ini menambah panjang daftar sengketa agraria dan ekologi yang terus menggerus kawasan Hambalang, Bojong Koneng, dan sekitarnya antara masyarakat lokal dan pihak pengembang.
Di balik aksi pengerukan lahan di lapangan, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, membongkar temuan mencolok dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sentul City Tbk Tahun 2024 dan 2025. Analisis dokumen keuangan tersebut memperlihatkan bahwa ratusan hektar kawasan yang diklaim perusahaan sejatinya telah dibebani hak jaminan atas pinjaman kepada berbagai kreditur maupun perantara.
Berdasarkan dokumen resmi korporasi, berikut rincian aset tanah PT Sentul City Tbk yang terikat jaminan utang:
Lahan 66,44 Hektar: Berlokasi di wilayah Desa Hambalang, Sumur Batu, Bojong Koneng, dan Citaringgul (Kecamatan Babakan Madang); terikat sebagai jaminan pinjaman kepada pihak perorangan melalui perantara PT Ciptadana Capital.
Lahan 26,39 Hektar & 48,89 Hektar: Lahan seluas 26,39 hektar di Desa Bojong Koneng dan Sumur Batu, serta 48,89 hektar di Desa Cadas Ngampar; dijadikan jaminan atas pinjaman dari PT Bintang Harapan Desa.
Lahan 31,61 Hektar: Tersebar di Desa Citaringgul, Karang Tengah, Bojong Koneng, dan Babakan Madang (per 31 Desember 2024 dan 2025); dijadikan jaminan atas pinjaman perusahaan dan SGC kepada Queen Bridge Investment Ltd.
Lahan 0,8 Hektar: Berlokasi di Desa Babakan Madang, Bojong Koneng, dan Sumur Batu (per 31 Desember 2024 dan 2025); terikat jaminan kepada PT Mandala Andalan Prima atas pinjaman Perusahaan dan BJA.
Praktik penguasaan fisik lahan yang dibarengi dengan skema utang-piutang korporasi ini dinilai berpotensi memicu tumpang-tindih klaim serta merugikan masyarakat luas yang mengantongi sertifikat maupun girik sah.
CBA menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat potensi pelanggaran hak atas ruang hidup masyarakat di tingkat tapak.
”Pihak BPN atau Kementerian ATR sebaiknya segera meminta BPK untuk melakukan audit investigasi atas klaim tanah oleh PT Sentul City Tbk. Langkah ini sangat penting untuk menelusuri secara pasti dari mana asal-usul perolehan klaim tanah tersebut, agar tidak ada masyarakat pemilik sertifikat dan girik sah yang dirugikan,” tegas Uchok Sky Khadafi, Minggu (1/11/26).
Melalui temuan tersebut, CBA mendesak agar seluruh aktivitas fisik dan pengerahan alat berat di lapangan dihentikan sementara waktu. Kejelasan status hukum serta validitas perolehan lahan korporasi harus diuji secara transparan dan akuntabel demi melindungi hak-hak masyarakat serta keadilan ekologis di Kabupaten Bogor.(zr).










