JAKARTA, Zonarilis.com – Komite Pemantau Birokrasi (KPB) menyoroti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tengah menguatnya desakan publik agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuntaskan agenda bersih-bersih birokrasi dari pengaruh jaringan “Geng Solo”.
KPB menilai Kemendagri memiliki posisi yang sangat krusial dalam memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional.
Koordinator Komite Pemantau Birokrasi, Darmawan menyatakan bahwa momentum penataan ulang birokrasi saat ini harus dijadikan titik balik bagi Kemendagri untuk memutus mata rantai patronase politik di internal kementerian maupun dalam pengawasan kepala daerah.
“Kemendagri merupakan poros utama pemerintahan dalam negeri dan pembina kepegawaian daerah. Jika agenda bersih-bersih birokrasi hanya berhenti pada sektor keamanan atau lembaga tertentu tanpa menyentuh struktur di Kemendagri, maka reformasi birokrasi dan netralitas pemerintahan di tingkat daerah akan tetap rentan terhadap intervensi kepentingan kelompok tertentu,” ujar Koordinator Komite Pemantau Birokrasi (KPB), Darmawan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, (14/11/2026).
Menurut kajian KPB, sejumlah penempatan pejabat struktural maupun penunjukan penjabat di lingkungan pemerintah daerah selama masa transisi pemerintahan masih menyisakan catatan terkait transparansi dan sistem merit.
Kami mengingatkan bahwa birokrasi yang diisi berdasarkan kedekatan faksi politik berisiko menghambat eksekusi program strategis nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Pemantau Birokrasi menyampaikan tiga poin desakan kepada pemerintah Prabowo Subianto yaitu:
1. Audit dan Evaluasi Jabatan Struktural
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri guna memastikan seluruh posisi strategis diisi berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, bukan afiliasi politik masa lalu.
2. Transparansi Mutasi dan Promosi
Menerapkan sistem merit secara ketat dan terbuka dalam setiap proses rotasi maupun promosi jabatan, sehingga tidak ada ruang bagi praktik titipan atau mempertahankan loyalis faksi tertentu di tubuh birokrasi.
3. Penguatan Pengawasan Pemerintahan Daerah
Memastikan instrumen pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah berjalan objektif, independen, dan bebas dari agenda politik kelompok di luar garis kebijakan resmi Presiden.
“Birokrasi harus tunduk sepenuhnya pada konstitusi, aturan perundang-undangan, dan visi misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto, bukan pada loyalitas personal atau kelompok politik lama. Kemendagri harus menjadi garda terdepan dalam membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan benar-benar bersih dan profesional,” Pungkas Darmawan. (Zr)










